Yusril 'mendua' di antara HTI dan Jokowi

Rabu, 7 November 2018 07:18 Reporter : Randy Ferdi Firdaus, Sania Mashabi
Yusril 'mendua' di antara HTI dan Jokowi Yusril Ihza Mahendra. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Secara mengejutkan, pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra menjadi penasihat hukum Capres dan Cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Jejak politik Yusril selama ini kerap berseberangan dengan pemerintah Joko Widodo (Jokowi).

Paling keras, saat Yusril membela Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan oleh pemerintah Jokowi-JK. Bahkan, tiga hari sebelum keputusan jadi penasihat Jokowi, Yusril masih menggelar konferensi pers membela HTI.

"Kalau ada pihak-pihak mengatakan HTI sebagai organisasi terlarang akan kami somasi. Atas dasar apa Anda menyebutkan bahwa HTI adalah organisasi terlarang. Apa maksud Anda menyamakan HTI dengan PKI. Kami akan bersikap tegas terkait hal ini," kata Yusril 2 November lalu saat jumpa pers bersama HTI.

Selama ini, pemerintah dan partai koalisi kerap menyebut HTI sebagai organisasi terlarang yang tidak pro terhadap Pancasila.

yusril dan HTI ©2018 Merdeka.com/liputan6.com


Sehingga, keputusan Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut menjadi penasihat hukum Jokowi-Ma'ruf menjadi sorotan berbagai pihak. HTI dan kubu Jokowi dinilai sebagai sikap yang kontradiktif.

Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI), Juju Purwantoro menilai, profesi advokat adalah terhormat (officium nobile), dalam menjalankan peran dan fungsinya secara khusus wajib tunduk dan taat pada UU Advokat No.28/2003, dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)/2002.

Menurut dia, advokat wajib mempertahankan nilai-nilai keadilan publik, memiliki beban untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, masyarakat dan negara (tidak mencederai rasa keadilan publik).

Yusril disebut bisa buat bingung para konstituennya sebagai ketua umum PBB. Sebab selama ini, Yusril dikenal sebagai orang yang berseberangan dengan pemerintah.

"Sementara, ikatan yang paling mendasar dalam hubungan advokat-klien adalah saling percaya (reciprocal trust), yaitu dalam menangani dan melindungi kepentingan (klien) secara profesional. Dengan demikian, hal-hal yang berpotensi menjadi benturan kepentingan (conflict of interest) sudah semestinya dan patut dihindari," kata Juju yang termasuk advokat pendukung Prabowo-Sandi ini.

Sesungguhnya, kata dia, sikap Yusril kurang patut dan etis, jika dalam kasus yang sedang ditangani oleh seorang advokat berpotensi timbulnya 'conflict of interest', dan melanggar kewajiban untuk tetap menjaga rahasia klien.

"Walau kasusnya (sudah selesai) sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) UU Advokat dan KEAI (pasal 4 huruf.h)," tegas dia.

Saat Pilpres 2014, Yusril memutuskan untuk membela Prabowo-Hatta saat menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kala itu, Yusril mengkritik MK, dia tak ingin lembaga tertinggi dalam konstitusi itu tak hanya sekadar menjadi kalkulator dalam setiap pemilu.

Selanjutnya, sikap berseberangan Yusril dan pemerintah tampak saat membela Aburizal Bakrie (Ical) dalam perebutan kursi ketua umum Golkar. Saat ini, Kemenkum HAM memilih melegalkan kepengurusan Golkar era Agung Laksono.

Begitu juga di Pilkada DKI Jakarta. Saat koalisi pemerintah mendukung penuh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, Yusril bersama PBB membela Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Yusril membela diri

Yusril merasa tak masalah di satu sisi membela Jokowi, tapi tetap menjadi pengacara HTI. Menurut dia, itu adalah profesionalitas sebagai seorang kuasa hukum.

Bahkan sebagai pengacara HTI, dirinya baru saja mengajukan proses kasasi pada 19 Oktober 2018 lalu.

"Masih (pengacara HTI), kita enggak ada sedikitpun kurang dan kami sudah mengajukan kasasi 19 Oktober yang kemarin," kata Yusril kepada merdeka.com, Selasa (6/11).

yusril hadir di ijtima ulama GNPF ©2018 Merdeka.com/liputan6.com


Yusril melihat tak masalah dirinya sebagai profesional. Di satu sisi menjadi pengacara HTI, satu sisi menjadi penasihat hukum Jokowi-Ma'ruf.

"Dan kita melakukan pembelaan ini kan dari segi hukum dan enggak jadi masalah pekerjaan saya masih seperti itu sebagai lawyernya membela HTI," ucap Yusril.

PDIP keberatan

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari meminta Yusril mundur dari tim kuasa hukum HTI. Sebab, status Yusril yang berada di pihak Jokowi-Ma'ruf akan kontradiktif dengan jabatan tersebut.

"Dalam konteks ini saya memohon kepada Pak Yusril mundur dari pengacara HTI karena menurut saya kontradiktif, karena satu membela pasangan Jokowi-Ma'ruf yang sangat pro Pancasila," kata Eva di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/11).

Menurutnya, tim Jokowi-Ma'ruf selalu mengedepankan Pancasila. Sehingga kontradiktif jika Ketua Umum PBB ini masih menjadi kuasa hukum HTI.

"Sementara beliau juga pengacara HTI yang kontradiktif dengan itu karena tidak mau Pancasila dan punya konstitusi sendiri dan seterusnya, biar pas aja. Saya mendukung dan akan lebih sempurna beliau tidak dalam posisi yang kontradiktif," ungkapnya.

Dampak elektoral

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding meyakini gabungnya Yusril memiliki dampak elektoral. Khususnya soal PBB yang dipimpin oleh Yusril, bukan HTI.

Karding memandang bekas anggota HTI tak akan bakal berlabuh ke Jokowi karena perbedaan ideologi dan gerakan. Apalagi hubungan Yusril dengan kelompok HTI adalah untuk pembelaan hukum dengan kapasitas profesional.

"Menurut saya teman-teman HTI dari pengalaman selama ini dan ideologi yang dibangun, isu yang dibangun, dan gerakan yang dibangun sangat kecil dan dapat dipastikan tidak akan memberikan dukungan kepada Pak Jokowi apalagi misalnya karena faktor kehadiran Pak Yusril," kata Karding lewat pesan singkat, Selasa (6/11).

Namun, suara PBB sebagian besar diyakini bakal merapat ke Jokowi. Meski hubungan Yusril dengan Jokowi adalah sebagai pengacara profesional, menurut Karding tak bisa dipisahkan dalam konteks politik.

Sementara bagi koalisi Prabowo-Sandi, hal tersebut tak akan berdampak besar. Terlebih, keluarga Masyumi di PBB disebut masih bersama Prabowo.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo menilai, wajar juga jika ada pihak yang kecewa, marah, atau bahkan merasa dikhianati dengan keputusan Yusril ini. Itu konsekwensi dari sebuah pilihan. Yusril sudah memilih. Dia bukan anak kecil. Dia tahu efek positif dan negatifnya.

"Soal dampaknya terhadap elektabilitas Prabowo-Sandi, saya rasa sangat amat kecil sekali. Saya punya banyak teman dari keluarga Masyumi yang memilih PBB. Mereka tetap konsisten memilih Prabowo," jelas Dradjad. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini