Merdeka.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan membenahi partainya secara internal dan eksternal. Di antaranya pimpinan PBB di daerah bakal diberi wewenang yang lebih besar daripada sebelumnya.

"Ke dalam partai melakukan reformasi struktural agar roda organisasi partai berjalan efektif dengan memberikan delegasi wewenang dan otonomi seluas-luasnya kepada pimpinan partai di daerah-daerah. Partai juga lakukan pengkaderan dan rekrutmen anggota dan pimpinan yang baru untuk menyegarkan kepemimpinan partai," kata Yusril dalam pesan singkatnya, Senin (27/4).

Menurutnya, PBB bakal memprioritaskan kajian berbagai persoalan kebangsaan. Hal itu dinilai penting sebagai kontribusi konkret kepada masyarakat.

"Selanjutnya DPP akan fokus pada perumusan konsep dan strategi untuk memecahkan persoalan-persoalan bangsa dan negara," terang dia.

Lebih jauh, PBB akan menjadi partai politik yang terbuka kepada keanekaragaman pandangan masyarakat di Indonesia. Namun, kader tetap diharuskan untuk memegang teguh nilai-nilai Islam.

"Partai akan berubah menjadi lebih akomodatif terhadap kemajemukan bangsa, praktikal dalam memecahkan masalah dengan tetap berpegang teguh pada falsafah bangsa serta nilai-nilai Islam yang universal yang akan menjadi landasan etik berperilaku dalam membimbing gerak dan langkah para aktivis partai," pungkas dia.

Diketahui, Partai Bulan Bintang didirikan pada 17 Juli 1998. Partai politik ini berasaskan Islam dan menganggap dirinya sebagai partai penerus Masyumi yang pernah jaya pada masa Orde Lama.

Pada Pemilu 1999 atau yang pertama pasca-reformasi, partai yang mengaku sebagai penerus Masyumi ini meraih sekitar 2 persen suara dan meraih 13 kursi DPR. Lima tahun kemudian, pada Pemilu 2004 perolehan kursi PBB di Senayan pun menurun menjadi 11 kursi.

Pada Pemilu 2009, partai Islam itu pun gagal ke Senayan karena hanya memperoleh 1,79 persen suara, di bawah ambang batas parlemen 2,5 persen. Pemilu 2009 adalah kali ketiga yang diikuti PBB.

Dalam pemilu legislatif 2014,PBB meraih suara sebesar 1 sampai 2 persen yang dianggap tidak lolos bersama PKPI.