Wiranto: Tak hanya Petral, semua yang merugikan negara dibubarkan!
Merdeka.com - Partai Hanura mendukung kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang membubarkan PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
"Tidak hanya Petral, semua hal yang merugikan negara dan masyarakat kita setuju dibubarkan saja," kata Ketua Umum Partai Hanura Wiranto usai membuka Musda ke-2 Partai Hanura Sumut di Medan, Rabu (20/5) seperti dilansir Antara.
Menurut Wiranto, Partai Hanura selalu berprinsip dan mengharapkan seluruh pejabat negara untuk selalu menggunakan hati nurani dalam memutuskan sesuatu.
Wiranto menambahkan, dalam menetapkan berbagai kebijakan terhadap pengelolaan sumber daya, pejabat negara diharapkan tidak hanya berpatokan kepada pemikiran manusia yang biasanya mengarah pada aspek untung rugi.
Jika disinkronkan dengan pertimbangan hati nurani, biasanya keputusan yang diambil pejabat negara akan tepat karena pasti tidak akan melanggar hukum.
"Selain tidak melanggar hukum, juga menguntungkan negara dan rakyat," katanya.
Karena itu, kata Wiranto, Partai Hanura tidak mempermasalahkan pembubaran Petral dan diganti dengan institusi lain jika pertimbangannya menguntungkan rakyat dan tidak melanggar hukum.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pembubaran Petral pada Rabu (13/5). Pembubaran perusahaan yang bermarkas di Singapura itu dilakukan karena Petral dinilai tidak lagi signifikan dalam proses bisnis.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harapan Petani Tembakau ke Presiden Terpilih: Jaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Kami
Samukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPernah Berpasangan di Pilpres 2019, Kini Sandiaga Ucapkan Selamat ke Prabowo
Dia berharap semoga persaudaraan dalam membangun negeri bisa lebih diperkuat
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaSaat Ngobrol dengan Petani di Magelang, Ganjar Malah Dimintai Uang Oleh Ibu-ibu
Ganjar Pranowo bertemu dengan para petani di Dusun Gunung Bakal, Desa Sumberarum, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (17/12).
Baca SelengkapnyaAnies soal Sejumlah Menteri Dukung Prabowo: Presiden Bilang Harus Netral, Tak Taat Ya Disanksi
Menurut Anies, apabila ada menteri yang tak mentaati aturan alias tidak netral, maka masyarakat menunggu sikap dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaGibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca Selengkapnya