Merdeka.com - Pemerintah kembali menegaskan partai politik yang belum memiliki kursi di DPR RI tak bisa mengusung calon pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Hal ini mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, risiko partai yang baru terbentuk tentu tak bisa mengusung calon pada Pemilihan Presiden mendatang.

"Risikonya partai baru. Saya juga pernah partai baru dulu. Undang-undangnya begitu, mau gimana. Ya memang harus menyadari seperti itu karena memang aturannya undang-undang sudah kita sepakati kan," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (16/9).

Peraturan perundang-undangan ini tentu mempersulit partai yang baru terbentuk untuk mencalonkan tokoh yang dianggap layak bertarung di Pilpres 2019. Pemerintah sendiri mengaku belum memiliki opsi untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Sementara hasil rapat kita adalah seperti itu. Nanti kita lihat pembicaraan di DPR, kan ada perkembangan di sana. Nanti ada suatu perdebatan, ada suatu perbincangan yang lebih interaktif antara eksekutif dan legislatif," jelas dia.

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, ketentuan terkait partai politik baru tak bisa mengusung calon pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang dianggap baik, karena bisa membentuk pemerintahan dan parlemen yang stabil.

"Kan ada keputusan bahwa pemilu tahun 2012 antara Pilpres (Pemilihan Presiden), dan Pileg (Pemilihan Legislatif) itu jadi satu. Kalau Pilpres dan Pileg jadi satu kan ada yang namanya parliamentary threshold (ambang batas parlemen). Bagi partai baru apa ukurannya? Wong dia belum punya parliamentary threshold, maka yang digunakan adalah ukuran yang mempunyai parliamentary threshold," jelas Pramono.