Merdeka.com - Jika nanti Setya Novanto atau Setnov tak lagi menjabat Ketua DPR akibat kasus korupsi e-KTP yang menjeratnya, kandidat penggantinya harus jauh dari potensi persoalan hukum. Golkar jangan sampai mengulang kesalahan yang sama memilih Ketua DPR yang diduga banyak terlibat persoalan hukum.

"Jabatan Ketua DPR Partai Golkar tak boleh ulangi kesalahan yang sama. Jangan sampai memilih Ketua DPR yang punya potensi masalah hukum atau orang-orang yang terlibat masalah hukum atau orang-orang yang memang sekarang ini dibidik masalah hukum," terang Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Ace Hasan Sadzily dalam diskusi Populi Center "Golkar Pasca Novanto", Sabtu (25/11) di Menteng, Jakarta Pusat.

Selain itu, kata Ace, jangan sampai kader yang menggantikan posisi Setnov adalah yang dinilai menjadi bagian dari upaya pelemahan KPK. Karena KPK adalah lembaga yang sangat dipercaya rakyat.

"Kenapa? Karena melawan KPK itu sama saja dengan melawan publik karena itu kita harus hati-hati di dalam menentukan langkah-langkah di dalam mengambil keputusan," jelasnya.

Untuk memilih Ketua DPR yang baru idealnya Golkar harus segera menggelar Munaslub. Jika pemilihan Ketua DPR dilaksanakan setelah Munaslub maka legitimasinya sangat kuat.

Golkar juga harus belajar dari dua kali pemilihan Ketua DPR sebelumnya. DPR tak hanya milik Golkar tapi milik bangsa sehingga integritas dan marwahnya harus dijaga. Apalagi saat ini kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif itu sangat rendah.

"Saya sebagai anggota DPR merasa bahwa masyarakat masih sangat distrust terhadap DPR. Yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan adalah integritas. Cari kader-kader Golkar yang bersih dan saya kira banyak," ujarnya.

Untuk menarik pemilih dari kalangan milenial penting juga mempertimbangkan kader muda Golkar. Hal ini juga dapat berpengaruh pada upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat baik pada lembaga DPR maupun Golkar.

"Kita harapkan DPP Partai Golkar mempertimbangkan tokoh-tokoh yang memang berpengalaman. Pengalaman menjadi penting karena ini berkaitan dengan marwah DPR yang sangat terhormat. Jadi kalau kita berangkat dari semangat dan kehendak rakyat jangan pernah kita men-denial apa yang jadi keinginan rakyat termasuk pengambilan keputusan kebijakan publik di Partai Golkar menjadi sangat penting," tandasnya.