Wapres JK yakin pilkada 2018 berjalan aman
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjamin penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 bakal berjalan lancar. Hal itu disampaikan JK ketika memberikan kuliah umum kepada Peserta PPRA LVII dan PPRA LVIII Tahun 2018 Lemhanas RI di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (25/6).
"Ada beberapa alasan kenapa pilkada atau pemilu akan berjalan biasa saja. Pertama tidak ada koalisi nasional di provinsi ini Golkar bersama PDIP. Di provinsi lain Golkar dengan Demokrat. Jadi campur baur hingga tidak ada poros nasional. Tidak ada emosionalnya," kata JK.
Kemudian kata JK, aturan KPU yang ketat semakin membuat pesta demokrasi akan berjalan aman serta pengamanan aparat kepolisian. Dia pun yakin masyarakat sudah cerdas sehingga tidak dapat terpengaruh dengan kampanye hitam.
"Keempat, rakyat itu sudah mengetahui banyak. Jadi banyak orang ke pesantren pasti berpengaruh. Santrinya juga membaca dari dekat tidak hanya dari kiai walau dari kiai juga penting. Jadi masyarakat sudah dapat informasi langsung," papar JK.
Selanjutnya, kata JK, saat ini tidak ada lagi partai yang ideologis. Kini, kata JK, partai Islam ataupun partai nasional juga memiliki jiwa religius.
"Misal PDIP lebih dulu bikin halalbihalal daripada PPP. Atau buka puasa duluan macam-macam. Jadi perbedaan partai agama partai nasional sangat tipis. Dikatakan partai religius tidak menampakkan poros-poros yang punya identitas kuat," ungkap JK.
Namun, JK tidak menampik setelah penghitungan suara pasti ada konflik. Akan tetapi, dia memastikan di hari pencoblosan akan berjalan aman.
"Terjadinya biasanya setelah penghitungan. Besok pasti aman. Biasanya 1 bulan setelah itu baru protes demo," ungkap JK.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau
Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaKapan Pemenang Pilpres 2024 Dilantik Jadi Presiden dan Wakil Presiden?
Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Pemilu saat ini berada pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaSoal Dukungan Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang: Bisa Ditanyakan ke Bapak, Pilihannya Siapa
Terkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya