Wapres JK sebut polisi parlemen tidak diperlukan
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat merencanakan adanya polisi parlemen. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap rencana itu belumlah terlalu penting dan mendesak.
"Saya kira tidak (tidak urgen), bahaya saya kira. DPR bagian dari security, masalah nanti," kata JK kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (14/4).
Lebih lanjut, JK mengaku belum diajak membahas soal rencana polisi parlemen tersebut. Menurut JK, pengamanan di DPR saat ini sudah lebih dari cukup dipegang oleh Pamdal (Pengamanan Dalam DPR).
"Belum, itu mesti polisi dulu, undang-undang bisa enggak, sipil itu pakai senjata contohnya," ucap JK.
"Kan ada ke dalam, di luar ada polisi, saya kira tinggal penempatannya. Kalau ada masalah nembak-nembak, nanti DPR kan bisa kena, hehe," imbuhnya seraya tertawa.
Lebih jauh, kata JK, bukan hanya persoalan penghematan anggaran saja yang menjadi masalah bila polisi parlemen direalisasikan. Tetapi tentang aturan atau undang-undang mengenai hal tersebut.
"Ya tentu saja, bukan soal penghematan, apa perlu polisi sipil (di DPR) bersenjata, toh undang-undang mengatakan polisi yang pakai senjata. Satpol PP kan enggak ada yang pakai senjata, pakai pentungan aja kan. Apalagi orang yang ke DPR demo, masak mau ditembak," tutup JK.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati
Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPolisi Terima 322 Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024, Turun Drastis dari 2019
Sebanyak 65 kasus di antaranya tengah ditangani kepolisian.
Baca Selengkapnya12 Pengeroyok Anggota Polisi Saat Hendak Bubarkan Tawuran Ditangkap
Akibat peristiwa itu, anggota Polres Jakpus mengalami luka robek pada bagian kepala.
Baca SelengkapnyaPakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan
Dia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari.
Baca SelengkapnyaPolisi Kembangkan Kasus Pembakaran Pemukiman saat Iring-iringan Jenazah Lukas Enembe
Polisi masih mencoba mencari pelaku lain dalam kasus pembakaran ini.
Baca Selengkapnya