Wapres JK minta ada sanksi tegas PNS tak netral saat Pilkada

Jumat, 23 Oktober 2015 11:47 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah
Wapres Jusuf Kalla. ©2015 Merdeka.com/Dok JK

Merdeka.com - Pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) menghadapi pilkada serentak. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta disiapkan sanksi tegas bagi PNS atau aparatur sipil negara yang berpihak pada salah satu kubu peserta pilkada.

"Netralitas itu harus ada sanksinya, harus diatur apa sanksinya, supaya ini diketahui secara nasional. Sanksi bagi PNS yang tidak netral harus ditegakkan, karena begitu tidak ditegakkan maka akan menjadi masalah bagi demokrasi pilkada," kata Wapres Kalla saat menyampaikan arahan kepada Satgas Netralitas ASN di Kantor Wapres Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (23/10).

Menurutnya, pembentukan satgas dan penegakan netralitas PNS dalam Pilkada sia-sia jika tidak ada sanksi yang mengikat. Wapres berpesan, dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun ini, satgas harus betul-betul bekerja meminimalkan keberpihakan PNS pada salah satu kubu peserta pilkada.

"Kita harapkan satgas itu bekerja dengan konsep, sanksi yang jelas dan diikuti dengan tindakan tegas. Karena tanpa itu, maka apa yang kita lakukan ini akan tidak efektif," jelasnya.

Satgas Netralitas PNS merupakan gabungan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan melibatkan dua lembaga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan badan Pengawas Pemilu.

Dalam pengarahan langsung dari Wapres itu juga dihadiri oleh Menkopolhukam Luhut Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, MenPANRB Yuddy Chrisnandi, Jaksa Agung HM Prasetyo, Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki, Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Muhammad. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini