Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap amandemen UUD 1945 dilakukan secara terbatas. Dia tidak setuju dengan kesepakatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk melakukan amandemen secara menyeluruh.

"Iya sangat terbatas," kata JK di UIII, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10).

JK menjelaskan amandemen terakhir dilakukan pada 2002. Pemerintah sudah menampung masukan kala itu sehingga tidak perlu ada amandemen UUD 1945 menyeluruh.

Selain itu, dia juga mengingatkan soal konsekuensi menghidupkan kembali GBHN sebagai bagian amandemen UUD. Menurut dia, perubahan tersebut tidak perlu lagi visi dan misi, tetapi cara melaksanakan GBHN.

JK berujar perlu adanya kesepakatan awal dari partai-partai dengan masyarakat agar amandemen tidak malah merugikan. "Yang (penting) tentu ada dulu kesepakatan awal," imbuhnya.