Merdeka.com - Wakil Presiden Boediono mengatakan kalau ada pihak yang mengatakan pemerintah menjual aset negara, hal itu merupakan kalimat politik mengingat seluruh kekayaan alam untuk kepentingan rakyat sesuai dengan UUD 45.

"Semua kekayaan alam adalah untuk rakyat sekalipun yang ada di tengah laut. Tidak ada yang kita jual ke asing," kata Boediono di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (8/6).

Hal tersebut disampaikan Wapres menjawab pertanyaan seorang mahasiswa Universitas Andalas saat silaturahim dengan perwakilan pelajar SMA/SMK/MA/mahasiswa se-Sumbar seperti dilansir Antara.

Hadir dalam dalam acara itu Ibu Herawati Boediono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menpora Roy Suryo, Wamendikbud Musliar Kasim, Wamenkes Ali Gufron, serta Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Dikatakan Boediono, Indonesia bukanlah negara neoliberal sekalipun saat ini sangat banyak perusahaan/investor asing yang ada di Indonesia. Kedatangan perusahaan asing, tegas Boediono, semat-mata untuk berusaha yang hasilnya juga untuk kepentingan rakyat.

Indonesia, kata Wapres, saat ini memang membutuhkan investor asing karena mereka memang memiliki modal kuat dan teknologi yang bagus.

Wapres mengatakan, saat ini Indonesia belum terlalu mampu melakukan pengeboran migas di lepas pantai sehingga kemampuan teknologi perusahaan asing sangat dibutuhkan.

"Masak kekayaan migas yang bisa untuk rakyat akan kita diamkan. Jadi kita membutuhkan teknologi asing tapi kekayaan alam itu tetap untuk rakyat apakah itu membiayai, antara lain kesehatan dan pendidikan," kata Boediono.

Wapres minta agar masyarakat jangan terjebak dengan mazhab neolib karena teori itu sebenarnya tidak ada yang menjalankan, sekalipun negara maju. "Terpenting adalah bagaimana kelola sumber daya alam yang ada untuk kepentingan rakyat," katanya.

Wapres mengatakan tidak semua perusahaan atau investor asing yang datang merugikan bangsa dan negara Indonesia, karena kedatangan mereka sesungguhnya sangat dibutuhkan.

Boediono mengatakan pula kalau ada BUMN yang go public untuk menjual sebagian aset atau sahamnya, jangan dinilai sebagai upaya menjual aset negara.

"BUMN melakukan go public bisa saja untuk mendapat nilai tambah seperti teknologi, modal tambahan, serta gaet mitra," kata Boediono.