Merdeka.com - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyentil laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke KPK. Anggota Wantimpres bidang hukum Albert Hasibuan menilai tindakan Dipo ini berani dan menerobos hukum.

"Presiden sebagai pemimpin harusnya bertindak sebagai pemimpin. Bawahan seperti Pak Dipo harusnya memberikan laporan. Bukti-bukti yang dia miliki harusnya diklarifikasi dulu," kata Albert Hasibuan di kantornya, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (22/11).

Albert mengaku tak tahu motif Dipo memberikan laporan kongkalikong tiga kementerian dan DPR ke KPK. Tapi Albert tak sepenuhnya menyalahkan Dipo. Menurutnya kewajiban PNS jika menemukan kejanggalan untuk lapor.

Namun Albert memastikan tidak akan ada pembekuan terkait laporan Dipo tersebut.

"Bagi pejabat lain, jika ada penyelewengan langsung laporkan saja karena itu hak warga negara," kata Albert.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam akhirnya melaporkan para anggota DPR yang bermain di beberapa proyek Kementerian ke KPK. Dipo mengaku dirinya membawa bukti-bukti atau dokumen terkait dugaan 'permainan' anggota dewan tersebut. Diketahui, terdapat 3 kementerian yang dilaporkan oleh Dipo, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertahanan.