Merdeka > News

Wantimpres: Pemerintah Tidak Setop Ruang Dialog Atas Penolakan UU Cipta Kerja

Selasa, 27 Oktober 2020 16:11 Reporter : Ahda Bayhaqi
Wantimpres: Pemerintah Tidak Setop Ruang Dialog Atas Penolakan UU Cipta Kerja Agung Laksono. ©2019 Merdeka.com/Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono menduga penolak UU Cipta Kerja bukan dari kelompok pekerja. Namun, para tokoh di balik meja yang terganggu dengan kehadiran Omnibus Law itu.

"Ada yang mengatakan yang tidak seneng ini bukan pekerja tapi justru tokoh-tokoh yang selama ini di balik meja yang ngatur. Karena sekarang tidak ada kesempatan," ujar Agung dalam Webinar Divisi Humas Polri, Selasa (27/10).

Agung mengatakan, orang tersebut terganggu misalnya karena perizinan yang dimudahkan sehingga tak lagi bisa dimainkan. "Dikurangi misalnya dulu diperlukan izin harus melalui 20 meja sekarang tinggal 1-2 meja. Yang 18 meja itu yang marah," kata politikus senior Golkar ini.

Agung menduga, orang-orang tersebut yang menggerakan massa untuk menolak UU Cipta Kerja. Meski, ia akui bahwa demonstrasi merupakan sesuatu yang tidak dilarang. Agung menyayangkan aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis.

"Jadi lalu menggunakan kekuatan massa. Itu yang saya kira sadari bersama. Kalau kita bermain api itu berbahaya, ada pendompleng pendomplengnya seperti tadi," kata Agung.

2 dari 2 halaman

Menanggapi penolakan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja, Agung memastikan pemerintah tetap membuka ruang dialog. Hanya saja, dia mengatakan, tidak bisa Omnibus Law ini kembali dibahas dari awal.

"Apakah kita setop, tidak setop untuk ruang dialog. Tapi tidak berarti harus mundur harus diulang lagi. Dibuat lagi dari UU ke RUU lagi. Saya kira tidak benar," kata Agung.

Agung mengatakan, masyarakat masih bisa memberikan masukan terhadap penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja. Aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri akan dibuat secara detail dan adil.

"Dilanjutkan saja dalam proses peraturan pemerintah, peraturan yang lebih detail dan sangat fair," kata politikus senior Golkar ini.

Agung membantah anggapan UU Cipta Kerja dibuat seolah diam-diam. Ia memastikan, DPR tidak bermain karena bukan hanya milik satu partai. Jika ada hal yang janggal pasti akan disadari oleh internal DPR.

Menurut mantan Ketua DPR RI ini, pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja paling terbuka dibanding undang-undang lain.

"Dari pembuatan undang-undang paling terbuka ya omnibus law ini. Begitu banyak disampaikan kepada publik," kata Agung.

Baca juga:
Aksi Mahasiswa Bakar Naskah Omnibus Law di Gedung MK
Polda Metro Tahan 67 Pendemo UU Ciptaker, Ada Kelompok Penghasut & Pelaku Lapangan
Kapolda Metro Tegaskan Pelajar Terlibat Rusuh Demo Bisa Dipidana
Menko Airlangga: Royalti 0 Persen Hanya untuk Perusahaan Batubara Lakukan Hilirisasi

Airlangga: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Desakan dan Paksaan Siapapun
Airlangga: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Desakan dan Paksaan Siapapun
Pakar Otda Sebut Omnibus Law buat Politik Desentralisasi Terkendali
Pakar Otda Sebut Omnibus Law buat Politik Desentralisasi Terkendali
Anggota Baleg Sebut Penghapusan Pasal 46 UU Cipta Kerja Diketahui Seluruh Fraksi
Anggota Baleg Sebut Penghapusan Pasal 46 UU Cipta Kerja Diketahui Seluruh Fraksi
Formappi Menduga Ada Pasal Selundupan di UU Cipta Kerja
Formappi Menduga Ada Pasal Selundupan di UU Cipta Kerja
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Omnibus Law
  3. Agung Laksono
  4. Ragam Konten
  5. UU Cipta Kerja
  6. Wantimpres
  7. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Setahun Taliban Berkuasa, "Kadang Kami Bisa Makan Malam, Kadang Tidak"
image

Intip, Tips Ampuh Pasarkan Dagangan di Twitter
image

Ekonom: Baiknya Harga Pertalite Naik Rp2.500 dan Pertamax Turun Jadi Rp10.750/Liter
image

Catat, Ini Aturan Baru Bagi Pengunjung saat Berada di Tebet Eco Park

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi