Merdeka.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai kedua pasangan calon presiden belum menyentuh penyelesaian konflik agraria dalam komitmen melakukan reformasi agraria. Sebab berdasarkan dokumen visi misi kedua pasangan calon dinilai hanya melakukan reformasi agraria secara parsial.

Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Khalisah Khalid mengatakan, harusnya reformasi agraria adalah salah satu penyelesaian konflik agraria.

"Di dalam dokumen keduanya itu enggak ada penyelesaian konflik agraria," katanya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/1).

Lebih spesifik, dia mengkritik bagaimana kubu capres petahana tidak memasukkan komitmen tersebut dalam dokumen visi misi. Padahal, dalam Nawa Cita Jokowi sudah berkomitmen untuk menyelesaikan konflik agraria dan menghentikan kriminalisasi kepada petani dan masyarakat adat.

Khalisah memandang, program sertifikasi tanah Jokowi bukan bentuk reforma agraria. Sertifikasi, lanjut dia, menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan hak kepada warga yang memang sudah memiliki tanah.

"Tapi praktik perombakan penguasaan tanah belum terjadi," imbuhnya.

Khalisah juga melihat tumpang-tindih misi lingkungan hidup dengan misi ekonomi kedua pasangan calon. Contohnya, gagasan kubu pasangan calon 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang ingin melakukan rehabilitasi hutan dengan perluasan tanaman industri.

"Itu bukan hutan dan menjadi penyebab penghancuran hutan dengan watak monokultur," tegas Khalisah.

Begitu pula kubu 02 dikritik karena gagasan pertambangan ramah lingkungan. Khalisah memandang dasarnya tidak ada pertambangan ramah lingkungan karena esensi penggerusan sumber daya dengan merusak lingkungan.

Alih energi terbarukan kedua pasangan calon juga dipertanyakan. Karena dalam dokumen visi tersebut tidak terlihat keinginan untuk mengubah penggunaan energi fosil.

"Tapi bisa jadi pilihan ini karena pada keduanya ada elite oligarki di belakangnya di sini adalah pemain batubara atau fossil feul," tutup Khalisah.