Merdeka.com - Komisi II DPR kembali menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menindaklanjuti audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 34 miliar saat gelaran Pemilu 2014.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, sesuai hasil kesepakatan rapat dengan KPU beberapa hari yang lalu telah memutuskan memberikan tenggat waktu selama 10 hari atau yang jatuh hari ini agar KPU mampu menjawab temuan tersebut.

"Untuk itu Komisi II kembali mengundang KPU untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut," kata Rambe saat membuka rapat, Kamis (2/7).

Rapat yang dimulai pukul 11.30 Wib ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman yang didampingi oleh Wakil Ketua Ahmad Riza Patria dan Mustafa Kamal. Sementara, Ketua KPU Husni Kamil Manik hadir dalam rapat tersebut dengan didampingi sejumlah komisioner KPU.

Seperti diketahui, BPK melakukan audit keuangan KPU tahun 2013 dan 2014 menemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 34 miliar di dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan anggaran pemilu.

DPR mengancam akan membawa persoalan ini ke ranah hukum jika sampai 10 hari tenggat waktu yang diberikan yakni jatuh pada hari ini KPU belum bisa menjelaskan temuan tersebut. DPR akan tindaklanjuti laporan BPK ke ranah hukum jika penjelasan KPU dirasa tidak masuk akal.

Berikut temuan BPK soal dugaan penyalahgunaan anggaran:

a. Indikasi kerugian negara Rp 34.349.212.517.69

b. Potensi kerugian negara Rp 2.251.876.257.00

c. Kekurangan penerimaan Rp 7.354.932.367.89

d. Pemborosan Rp 9.772.195.440.11

e. Yang tidak diyakini kewajarannya Rp 93.058.747.083.40

d. Lebih pungut pajak Rp 1.356.334.734

e. Temuan administrasi Rp 185.984.604.211.62.