Merdeka.com - Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen menjadi polemik. Sejumlah pihak melontarkan kritik terkait rencana tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran soal kabar yang tersebar di tengah masyarakat. Dia bertanya-tanya, dari mana masyarakat mendapatkan informasi tersebut.

"Saya juga bingung itu sumbernya dari mana yang beredar di masyarakat maupun di media sosial," ujar dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/6)

Menurut dia, setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah, biasanya itu akan dikonsultasikan kepada DPR. Apalagi kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat banyak.

"Sampai saat ini kita belum menerima apapun soal itu untuk kebijakan pemerintah. Juga kalau melalui UU, itu pasti akan dibahas antara DPR dan pemerintah," urai dia.

Ketua Harian Partai Gerindra itu pun mengatakan, program paling penting yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yakni program pemulihan ekonomi nasional. Dia berpandangan, kebijakan-kebijakan dalam pemulihan ekonomi justru tidak akan dijalankan dengan membebani masyarakat.

"Teman-teman DPR juga kemarin ketika mendengar isu itu sudah menyatakan bahwa hal seperti Insha Allah tidak akan terjadi. Dan mereka akan komit mengawal pemulihan ekonomi nasional dalam rangka pandemi Covid-19 ini," imbuh Dasco.

Draft usulan dari Pemerintah, lanjut dia, belum sampai di DPR. Karenanya, dia sekali lagi menyampaikan rasa heran atas timbulnya polemik di tengah masyarakat.

"Kalau sampai meja pimpinan saja belum, apalagi sampai ke komisi terkait sehingga hal kemudian berkembang di masyarakat, di medsos itu juga bisa membingungkan masyarakat karena hal itu belum ada bahannya," tandas dia.