Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menilai wajar sejumlah nama menteri Kabinet Indonesia Maju masuk dalam survei bursa calon presiden 2024. Hak politik menteri sebagai warga negara tidak bisa dibatasi.

"Kita tahu pemerintahan ini diisi oleh tokoh-tokoh politik, kader partai, profesional, yang secara politik mereka punya hak untuk memilih dan dipilih yang dilindungi undang-undang. Tentunya kita tidak bisa menutup hak politik orang. Kita juga tidak bisa membatasi masyarakat untuk memberikan penilaian," kata Ali dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (26/10).

Ali menuturkan, Presiden Joko Widodo harus memikirkan saat ada menteri yang juga ketua partai atau lainnya ingin menjadi sebagai calon presiden. Agar kinerja pemerintahan tidak terganggu.

"Presiden harus memikirkan itu, karena nanti kinerjanya pasti terganggu dan pelayanan masyarakat akan lemah," ujar Ali.

Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini bilang, kinerja kabinet bisa terganggu karena menteri yang mencalonkan sebagai capres akan menghabiskan waktu berkampanye dan mensosialisasikan diri kepada masyarakat.

Namun, diyakini Ali munculnya nama menteri dalam bursa capres tidak mengganggu kinerja pemerintahan. Sebab Presiden Joko Widodo mampu mengelola pemerintahan di tengah manuver politik.

"Kami percaya beliau akan mengelola pemerintahan secara profesional, dengan kepiawaian beliau untuk membawa perahu besar Indonesia sampai ke tujuannya," ujar Ali.

Ia memastikan, para menteri dari NasDem akan fokus bekerja dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sebab tidak ada yang berniat mencalonkan diri sebagai capres.

"InsyaAllah kalau kader NasDem tidak ada yang pecicilan dan genit di kabinet, apalagi punya keinginan untuk maju sebagai capres. Saya pastikan kader Partai NasDem clear," ujarnya.

Sementara itu, Ali menjelaskan masalah capres dan cawapres merupakan kewenangan ketua umum. Sehingga, tidak ada kader Partai NasDem yang duduk di kabinet berniat untuk maju sebagai capres.

"Para menteri dari NasDem komitmen bekerja bukan untuk tujuan politik tertentu tapi kerja untuk kepentingan rakyat," ucapnya.

Ali menjelaskan sebagai partai koalisi pemerintahan NasDem telah berkomitmen terhadap Presiden Jokowi dan memberi dukungan hingga 2024 tanpa mahar dan demi kesejahteraan rakyat.

"Kita mengikat kontrak dengan beliau akan memberikan dukungan secara maksimal sampai berakhirnya masa jabatan beliau," imbuhnya.