Wacana Penghapusan UN Dikritik JK, Sandiaga Tegaskan Pendidikan Belum Merata

Rabu, 20 Maret 2019 16:12 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Wacana Penghapusan UN Dikritik JK, Sandiaga Tegaskan Pendidikan Belum Merata Debat Cawapres 2019. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) yang disuarakan Cawapres Sandiaga Uno tidak disetujui oleh Wapres Jusuf Kalla (JK). Menurut JK, UN sangat penting untuk kualitas pendidikan di Indonesia.

Merespons itu, Cawapres Sandiaga Uno menghargai pendapat JK. Namun, Sandi menegaskan kualitas pendidikan di Indonesia belum merata dan UN menjadi beban siswa.

"Tentunya ada yang setuju ada yang tidak setuju, mari kita buka diskursus, kami meyakini bahwa kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri ini belum merata dan ujian nasional itu mengakibatkan pola-pola di mana sekolah mengejar tingkat kelulusan itu dengan cara-cara yang akhirnya membebani siswa, pendidik dan itu sangat tidak fair, tidak adil," kata Sandi di Jakarta, Rabu (20/6).

Maka dari itu, Sandi punya langkah revolusioner untuk memutuskan menghapus UN dan diganti dengan penelusuran minat dan bakat siswa. Dia menambahkan negara-negara maju sudah menghapus UN lantaran biayanya sangat besar.

"Itu (UN) biayanya besar sekali, ada banyak yang bocor dan lain sebagainya. Yang lebih penting pendidikan menghasilkan peserta didik yang tuntas berkualitas, memiliki kecerdasan, kecakapan, budi pekerti yang baik, ahklakul karimah, ini bisa dilakukan bukan dengan standarisasi," terang Sandi.

Nantinya, kata Sandi, penelusuran minat dan bakat dilakukan dengan standar masing-masing sekolah dengan kearifan lokalnya. Cara ini juga sudah dilakukan di luar negeri. Jika terpilih, Sandiaga akan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan.

"Tentunya ini akan cocok untuk Jakarta mungkin standar tinggi tapi untuk daerah lain bisa disesuaikan dan modelnya sudah banyak kok di mana-mana di luar negeri sudah sangat lazim dipakai," ucapnya.

Menurut Sandi, Indonesia adalah negara besar yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 500 lebih Kabupaten dan kota. Tingkat kualitas pendidikannya pun masih beragam.

"Untuk memukul rata seperti itu (dengan UN) agak sulit. Itu sudah dicoba berkali-kali dan belum ada yang berani karena ini enggak populis. Di saat pemilu begini, Prabowo-Sandi ambil keputusan, what's right for the country should be introduce," jelas Sandi.

"Jadi jangan karena takut kehilangan elektoral, kami tidak memberikan tawaran kebijakan yang Insya Allah membuat sistem pendidikan kita lebih adil, berkualitas, akses pendidikan juga kami tingkatkan. Dan yang penting adalah kualitas pendidik itu sendiri yang selama ini juga masih menyisakan banyak masalah," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju dengan rencana Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menghapuskan Ujian Nasional (UN). JK menilai UN sangat penting untuk kualitas pendidikan di Indonesia.

"Jadi kalau mau dihapuskan itu berbahaya justru untuk kualitas pendidikan. Ada UN saja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (19/3).

Dia menjelaskan UN sangat penting untuk mengevaluasi pendidikan Indonesia. Menurutnya, ini menjadi satu-satunya cara menilai kualitas pendidikan dan siswa. JK juga menjelaskan ujian tersebut adalah cara pemerintah melihat daerah sudah memiliki standar pendidikan yang baik atau belum.

"Kita juga harus menjaga standar bahwa standar nasional di mana pun di Indonesia itu tingkat pengetahuan daripada lulusan SD,SMP,SMA itu harus mendekati nilai atau mendekati kemampuan yan kita ada sebelumnya," kata JK.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf Amin ini juga tidak setuju terkait rencana Sandi mengganti UN menjadi tes bakat minat. Menurut dia, hal tersebut terlalu rumit.

"Itu dibutuhkan, berapa siswa tiap tahun? 5 juta. Bagaimana bisa membakatkan orang 5 juta setahun," ungkap JK. [ray]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini