Merdeka.com - Wacana pilkada (pemilihan kepala daerah) dilakukan oleh DPRD kembali mencuat. Ide itu datang dari pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Senin (10/10) lalu.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto kompak menolak wacana tersebut. Keduanya memilih pilkada langsung dengan tetap melibatkan masyarakat.

"Kan belum pasti juga, nanti saja kalau sudah pasti. Kalau suka sama saya ya dipilih, kalau tidak suka ya tidak dipilih," ujar Gibran disela acara APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), di Solo, Rabu (12/10).

Jika diminta memilih, lewat DPRD atau langsung oleh rakyat, putra sulung Presiden Jokowi itu lebih suka dipilih langsung.

"Saya lebih suka dipilih langsung oleh warga. Karena yang menilai kinerja seorang kepala daerah kan warga," tandasnya.

"Ikut regulasi yang ada saja, kalau sekarang sudah cukup baik, cukup fair, dan cukup transparan," katanya lagi.

Sementara itu, Bima Arya menyampaikan, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan langkah mundur. Apalagi jika partisipasi rakyat dibatasi.

"Esensi demokrasi itu partisipasi, kalau partisipasi dibatasi itu bukan demokrasi. Dan yang diperlukan kita adalah perbaikan dan penyempurnaan, bukan pembatalan," ucapnya.

Menurutnya, saat ini proses perbaikan dan penyempurnaan sudah terjadi dan berjalan cukup baik, di antaranya melalui aturan masa kampanye dan pilkada serentak untuk meminimalkan kebutuhan anggaran.

"Kan itu sudah dilakukan, sudah on the track. Jadi bukan malah balik lagi, itu langkah mundur. Nanti malah jadi oligarki, berpusat pada politik yang ditentukan oleh elit, nggak (tidak setuju)," terangnya.

Bima juga memastikan, tidak ada kepala daerah yang setuju dengan wacana yang digulirkan pimpinan MPR dan Watimpres tersebut.

"Saya kira APEKSI nggak setuju, ini langkah mundur," pungkas Politisi PAN.