Wacana 3 Periode Jabatan Presiden Dinilai Buang-buang Waktu dan Tanpa Kajian

Selasa, 26 November 2019 10:30 Reporter : Iqbal Fadil
Wacana 3 Periode Jabatan Presiden Dinilai Buang-buang Waktu dan Tanpa Kajian istana merdeka. blogspot.com

Merdeka.com - Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada Mada Sukmajati menilai wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode terkesan tidak serius karena dilontarkan secara tiba-tiba tanpa disertai dengan alasan dan kajian yang matang.

"Wacana ini menurut saya hanya buang-buang waktu saja karena hanya dilempar begitu saja tanpa ada kajian yang matang sebelumnya, termasuk alasannya mengapa diperpanjang (periode jabatan presiden)," kata Mada Sukmajati di Yogyakarta, Selasa (26/11).

Menurut Mada, narasi mengenai penambahan jabatan presiden tidak perlu dimunculkan dalam amendemen UUD NRI Tahun 1945 karena masih banyak hal yang lebih urgen dan relevan untuk dibahas dalam rangka mematangkan demokrasi di Indonesia.

"Jangankan substansi wacananya, bahkan ketika wacana itu diembuskan sebetulnya sudah tidak relevan," kata Mada seperti dikutip Antara.

Ia menyebutkan semangat reformasi, antara lain terus memperdalam demokrasi. Namun, penambahan periode jabatan presiden itu justru mendangkalkan demokrasi dan menyimpang dari semangat reformasi yang sebelumnya telah membatasi dua periode guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

1 dari 1 halaman

Argumentasi Lemah

Penambahan periode jabatan presiden dengan tujuan merampungkan program-program yang telah dicanangkan, menurut Mada, merupakan argumentasi yang lemah. Masalahnya, berapa pun periode itu ditambah tidak akan dirasa cukup.

Justru dengan dua periode jabatan yang ada saat ini, menurut dia, pemerintah saat ini bisa berusaha menunjukkan performa dan kinerja yang baik.

"Menurut saya, dua kali (periode) 5 tahun saja sudah terlalu panjang. Di Amerika kan cuma 4 tahun. Nanti, periode ketiga, bila tidak selesai, bisa saja ada wacana ditambah lagi," katanya.

Oleh sebab itu, kata Mada, apabila Indonesia masih ingin menjadi negara demokratis secara prosedural, masa kekuasaan presiden harus dibatasi, termasuk membatasi masa kekuasaan DPR.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengakui bahwa Pimpinan MPR saat ini menampung semua wacana dan pemikiran dari elemen masyarakat, salah satu masukannya terkait dengan perubahan masa jabatan presiden/wakil presiden.

Masukan masyarakat itu, menurut dia, seperti ada yang mengusulkan lama masa jabatan presiden selama 5 tahun namun dapat dipilih tiga kali. Selain itu, ada usulan presiden cukup satu kali masa jabatan saja namun tidak 5 tahun, tetapi 8 tahun.

Usulan masa jabatan presiden sebanyak tiga periode, kata Sani, berasal dari anggota Fraksi Partai NasDem. Akan tetapi, Sekretaris Jenderal DPP PPP itu enggan mengungkapkan sosok pengusul itu. [bal]

Baca juga:
Pimpinan MPR akan Sambangi PKS untuk Minta Pandangan Soal Amandemen UUD 1945
Puan Soal Wacana Masa Jabatan Presiden Diperpanjang: Jangan Mundur ke Belakang
Jokowi Tak Berpikir Tambah Masa Jabatan Presiden
Djarot Nilai Penambahan Masa Jabatan Presiden Bisa Kembali ke Zaman Orba
PKS: Ide 3 Periode Jabatan Presiden Berbahaya Bagi Reformasi
Arsul Sani Sebut Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden dari Luar MPR

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini