UU Pilkada warisan SBY habis dipermak DPR

Rabu, 18 Februari 2015 10:09 Reporter : Iqbal Fadil
UU Pilkada warisan SBY habis dipermak DPR SBY tandatangani Perppu Pilkada. ©rumgapres/abror rizki

Merdeka.com - DPR telah mengesahkan revisi UU 1/2015 tentang Pilkada yang berisi sejumlah perubahan. Sebagian besar revisi itu membabat habis aturan-aturan perbaikan yang dibuat Presiden SBY saat menerbitkan Perppu Pilkada di akhir masa jabatannya.

Perppu Pilkada diterbitkan SBY ketika gelombang protes masyarakat mengecam perubahan yang dilakukan DPR yang membuat pilkada dilakukan oleh DPRD alias pilkada tak langsung. Saking geramnya publik, SBY sampai dijuluki 'Bapak Pilkada Tak Langsung'. Apalagi ulah Fraksi Demokrat yang walk out dalam rapat paripurna pengesahan yang membuat kubu pendukung pilkada tak langsung memenangkan voting.

Tak mau citranya rusak di akhir masa kepemimpinannya, SBY pun menerbitkan dua Perppu yakni Perppu 1/2014 tentang Pilkada dan Perppu 2/2014 tentang Pemerintah Daerah. Lobi politik dilakukan Demokrat agar Perppu ini disahkan DPR. Salah satunya dengan mendukung KMP menguasai seluruh pimpinan DPR dan MPR serta alat kelengkapan dewan.

Sempat terjadi polemik saat Munas Golkar di Bali pada Desember 2014 memutuskan tetap mendukung Pilkada tak langsung. Ketua Umum Aburizal Bakrie berkelit keputusan itu merupakan aspirasi pengurus daerah. SBY pun sampai turun tangan dan mengingatkan kembali kesepakatan yang telah dibuat. Akhirnya Koalisi Merah Putih bulat mendukung Perppu disahkan menjadi undang-undang.

Saat menerbitkan Perppu Pilkada, SBY menyebut ada sejumlah perbaikan yang dia masukkan. "Akan tetapi, pada saat bersamaan, saya mengerti bahwa dalam pelaksanaan harus ada perbaikan. Perbaikan itu sudah kami sampaikan dalam berbagai kesempatan, dan telah dimasukkan ke dalam perppu pilkada ini," kata SBY, Kamis (2/10/2014).

Ada beberapa aturan teknis yang dimasukkan dalam Perppu itu. Namun dalam perkembangannya, sejumlah aturan baru itu ditolak sejumlah fraksi di DPR. Akibatnya, banyak aturan perbaikan seperti uji publik dan paket pasangan calon dihapus. Yang tersisa adalah pelaksanaan pilkada serentak pada akhir tahun ini.

Berikut hasil revisi UU Pilkada yang telah disahkan DPR pada Selasa (18/2):

1. Tentang pemilihan secara berpasangan atau tidak, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk gubernur, wakil gubernur dan bupati, wakil bupati berpasangan secara paket.

2. Tentang uji publik. Komisi II dan pemerintah menyetujui proses sosialisasi calon kepala daerah ini dihapus. Fungsi sosialisasi calon dapat dijalankan oleh partai politik.

3. Penguatan pendelegasian tugas KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu tetap sebagai penyelenggara pemilihan, dengan beberapa perubahan atau penguatan fungsi.

4. Tentang persyaratan usia dan pendidikan pasangan calon. Komisi II dan pemerintah tetap menyetujui syarat minimal 30 tahun untuk gubernur/wakil gubernur, dan 25 tahun untuk bupati/wakil bupati. Pendidikan minimal calon baik gubernur/wagub dan bupati/wabup, adalah SLTA.

5. Syarat dukungan perseorangan ditingkatkan 3,5 persen sehingga kisarannya setiap calon kepala daerah didukung 6 sampai 10 persen dari jumlah penduduk.

6. Tentang ambang batas kemenangan bagi calon, ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Sehingga cukup sekali pemilihan mengingat efisiensi dari segi waktu dan anggaran. Jika diperoleh hasil sama, maka penentuan pemenang didasarkan pada luas persebaran perolehan suara.

7. Tentang Pilkada serentak. Komisi II dan pemerintah setuju akan dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama, Desember 2015. Kedua, Februari 2017. Ketiga, Juni 2018 dengan peserta yang masa jabatannya habis 2018. Pilkada serentak nasional akan terealisasi pada 2027.

8. Masa jabatan peralihan akan diisi oleh pejabat pemerintah daerah. Gubernur diisi pejabat madya, sedang bupati pejabat pratama.

9. Syarat calon kepala daerah adalah tidak pernah dipidana. Keputusan Komisi II dan pemerintah ini disesuaikan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

10. Sebelum terbentuknya badan peradilan khusus, maka perselisihan hasil pemilihan ditangani MK.

11. Tentang pendanaan pilkada, anggaran penyelenggaraan pemilihan dibebankan pada APBD serta dapat didukung APBN. [bal]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini