Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengungkapkan bahwa usulan revisi UU KPK merupakan instruksi langsung dari komandan tertinggi partainya. Pertanyaan pun muncul, apakah komandan tertinggi partai itu merupakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri?

Sayang, Bambang enggan menyebut nama Megawati. Hal berbeda justru diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. Dia yakin pernyataan koleganya itu tidak seutuhnya dapat dicerna dengan baik oleh pewarta.

"Masalah komandan itu berarti wawancara Pak Bambang itu tidak dikutip dengan lengkap. Kamu kalau bikin berita pasti beda-beda toh ambil sudutnya," kata Hendrawan di ruang fraksi PDIP, Gedung DPR, Jumat (9/10).

Meski demikian, dia menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Fraksi PDIP di DPR pasti diamini pula oleh DPP PDIP. Namun, dia membantah mendapatkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk ngotot merevisi UU KPK.

"Fraksi kan kepanjangan DPP. Saya sebagai Ketua DPP enggak pernah mendapat arahan. Fraksi menerjemahkan visi misi partai bagaimana membangun ketatanegaraan," ucapnya.

Seperti diketahui, Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto akhirnya angkat bicara soal polemik revisi UU KPK yang kini sedang panas dibahas di DPR. Menurut Bambang, revisi atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut adalah perintah dari komandan tertinggi di PDIP.

"PDI Perjuangan kan harus tegak lurus kalau perintah komandannya, pimpinannya A maka kita A semua. Kalau B ya B," ujar Bambang Wuryanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).

Menurut Wuryanto, sikap fraksinya tidak akan berubah dan tetap akan ngotot untuk revisi UU KPK. Dan dia yakin instruksi itu akan diikuti oleh semua anggota fraksi.

Namun saat diperjelas apakah hal tersebut instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Bambang menjawab jika usulan revisi UU KPK tersebut memang perintah partainya. Bambang tak mau menyebut nama Megawati.

"Ini perintah partai, kita sudah sepakat kalau A ya semua A," ujar dia.