Usai putusan MK soal PT, Demokrat tetap pertimbangkan usung kadernya di Pilpres 2019
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan, partainya tetap akan mempertimbangkan kadernya untuk maju dalam bursa Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold) tetap pada angka 20-25 persen kursi suara nasional.
"Kalau sekarang 20 persen, sesuatu itu masih terbuka luas apakah kita Capres atau Cawapres, kalau dipandang dari peta politik yang ada, kita lihat juga gabungan partai yang ada," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1).
Terkait koalisi Pilpres Demokrat, kata Agus, pihaknya belum bisa menentukannya dalam waktu dekat. Sebab penentuan koalisi dan Capres beserta pendampingnya akan diputuskan dalam majelis tinggi partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
"Itu yang nanti menentukan dari majelis tinggi, hari ini dan dari dulu melakukan tugasnya, tapi hasilnya belum keluar. Harus mempelajari peta politik yang terkini nanti," ucapnya.
"MK telah tetap memberikan Presidential Threshold 20 persen untuk kursi DPR dan 25 persen suara masing-masing partai politik, kita hargai seluruh partai politik tentu sudah siapkan," tandasnya.
Diketahui, MK menolak uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya yang mengatur soal ambang Presidential Threshold. Presidential Treshold yang ditetapkan sebesar 20 kursi DPR sampai 25 persen suara sah nasional yang diatur dalam Pasal 222 ini salah satunya digugat Partai Idaman pimpinan Rhoma Irama.
Partai Idaman dalam gugatannya menilai Pasal 222 merupakan keputusan yang kurang demokratis dan bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaPKS soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi: Saksi Kami Masih Berjuang agar Suara Rakyat Tak Dicurangi
PKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029
Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca SelengkapnyaTOP NEWS: Cetak Sejarah SBY-Prabowo, Sulit Dilakukan Orang Lain | AHY Vs Kubu Anies, Sindir Kehancuran
Ketum Partai Demokrat AHY menceritakan perjuangan partainya memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaAnies: Saya Bersyukur Prabowo Banyak Setuju, Perubahan Makin Diterima Kandidat Lain
Prabowo berulang kali setuju dengan pendapatnya di debat Pilpres 2024 pamungkas.
Baca SelengkapnyaDebat ke-3 Pilpres 2024, Akademisi Menilai Capres Tak Perlu Bermain Gimik Politik
Para akademisi dan pengamat politik berharap para capres tetap berdiri pada substansi masing-masing, pada debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024).
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnya