Merdeka.com - Setelah dikukuhkan struktur kepengurusan periode 2016-2020, DPD Partai Golkar Bali melakukan penandatangan pakta integritas.

Ketua DPD Golkar Bali periode 2016-2020 Ketut Sudikerta mengatakan, penandatangan tersebut merupakan suatu tindak lanjut dari gelaran Musyawarah Daerah (Musda) yang lalu.

"Setelah kepengurusan DPD Partai Golkar Bali dikukuhkan oleh formatur kemarin, maka kami tindak lanjuti dengan komitmen kerja para pengurus melalui penandatangan pakta integritas," ujar Sudikerta saat ditemui di Sekretariat DPD Golkar Bali, Rabu (6/1) di Denpasar, Bali.

Ada 5 butir yang tertuang dalam penandatanganan tersebut, salah satunya yakni pengurus harus bersedia menjalankan tugas-tugasnya. Dan juga, bersedia mundur apabila tak mampu melakukan hal tersebut.

"Di antaranya tentang komitmen para pengurus dalam menjalankan tugas dengan mengacu pada PD2LT (Prestasi, Disiplin, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela). Kedua, apabila tidak mampu menjalankan itu, harus siap mundur dari kepengurusan Partai Golkar, dan sebagainya. Ada sekitar 5 point itu," kata Pria yang juga Wakil Gubernur Bali ini.

Terkait pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid yang akan 'menghabisi' para kader yang tegabung di Golkar Kubu Agung Laksono (AL). Menurutnya hal itu masih disikapi dengan merangkul.

"Tidak ada Golkar tandingan dan kubu kubuan. Golkar ya satu, tidak ada lagi Golkar lain. Tetap akan kita rangkul dan bicarakan untuk kemajuan Golkar ke depan," tutup Sudikerta.

Untuk diketahui, beberapa waktu yang lalu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan akan segera melakukan konsolidasi dengan Golkar Kubu Agung Laksono. Dalam pernyataannya, Mantan Ketua Umum PSSI ini akan mengindentifikasi seluruh kader.

"Akan ada indentifikasi mana yang hanya ikut-ikutan, mana yang terpaksa dan mana yang jadi inisiator. Apabila menjadi inisiator maka akan dianggap sebagai pelanggaran berat," ujar Nurdin disela-sela Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar di Sanur.