Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Usai bertemu JK, DPR yakin RUU Tax Amnesty selesai Mei

Usai bertemu JK, DPR yakin RUU Tax Amnesty selesai Mei Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit menyatakan bahwa rancangan undang-undang tax amnesty atau pengampunan pajak akan selesai pada bulan Mei. Pihaknya akan menyelesaikan RUU Tax Amnesty sebelum pembahasan APBN Perubahan 2016.

"Mudah-mudahan ini, waktunya sih saya kira akan terkejar saja kalau itu misalnya harus selesai sebelum APBN-P, maka bulan Mei mudah-mudahan bisa selesai. Akhir Mei lah mungkin," kata Noor Supit usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (20/4).

Pembahasan RUU Tax Amnesty, kata dia, pihaknya mengundang para ekonom, ahli dan pakar. Ia memprioritaskan RUU Tax Amnesty disepakati dan dipahami oleh seluruh para anggota Komis XI sebelum dibawa dalam sidang paripurna DPR.

"Kita akan mendatangi yang namanya perguruan tinggi, ada 5 Perguruan Tinggi mulai besok kita datangi, kita akan berdiskusi di situ. Kita juga akan undang PPATK, KPK, polisi, Jaksa terkait dengan masalah-masalah hukum sehingga semuanya celar," kata timses Ade Komarudin dalam Munaslub Golkar ini.

"Kalau semua sudah clear, kita sudah bisa melihat bagaimana kesamaan kita, persepsi kita sama semuanya baru kita bahas. Nah oleh karena itu, saya yakin kalau semua mendapat masukan yang banyak itu, pembahasannya juga akan jauh lebih kualitatif," kata dia.

Sementara di tempat yang sama, Ketua DPR Ade Komaruddin (Akom) menyatakan RUU Tax Amnesty akan selesai sebelum massa reses DPR. Menurut Akom, RUU Tax Amnesty sangat penting untuk kepentingan nasional.

"Soal jadwal, pokoknya kita sebelum APBN-P insya Allah dapat selesai pembahasan Tax Amnesty karena ini sangat penting buat negara ini," kata Akom.

Di kesempatan yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pertemuan dengan Noor Supit dan Ade Komaruddin membahas perkembangan RUU Tax Amnesty, dan penyelenggaraan Munas Golkar. Selain itu, mereka membahas politik internasional setelah Kongres KTT OKI di Istanbul, Turki.

"Saya baru pulang dari Istanbul kan, bagaimana politik internasional terjadi sekarang ini. Bagaimana diskusi-diskusi kita. Di samping politik nasional juga, keadaan ekonomi kita, bagaimana DPR dan juga saya ingin menanyakan perkembangan-perkembangan kayak tax amnesty dan lain. semacam silhturahim," kata JK.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ibu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin

Ibu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin

Ibu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo

Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo

Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Ketua TKD AMIN: Rakyat Sumbar Kecewa Prabowo ke Jokowi, Kita Yakin Pemilih Pindah Dukung Anies

Ketua TKD AMIN: Rakyat Sumbar Kecewa Prabowo ke Jokowi, Kita Yakin Pemilih Pindah Dukung Anies

Ketua TKD AMIN mengklaim pemilih di Sumatera Barat kecewa dengan Prabowo Subianto merapat ke Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya