Tunda Pengesahan RUU KUHP, Fahri Sebut DPR 2014-2019 Berakhir Baik
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan DPR periode 2014-2019 berakhir dengan baik. Bahkan DPR juga sudah mengikuti keinginan mahasiswa terkait tuntutan pembatalan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU).
"Kalau saya boleh mengatakan alhamdulillah DPR periode 2014-2019 berakhir dengan baik dan kita sudah menyepakati agar beberapa tuntutan masyarakat dan mahasiswa khususnya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).
Fahri mengatakan, RUU yang ditunda tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh DPR periode 2019-2024. Hal itu, kata dia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).
"Kesalahpahaman DPR merasa memenuhi keinginan presiden melalui surat yang dikirimkan oleh Menkum HAM agar ini ditunda istilahnya di dalam UU baru UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) di-carry over, artinya diupayakan setelah sosialisasi disahkan secepatnya dalam awal periode yang akan datang," ungkapnya.
Terkait penundaan RUU KUHP, Fahri berharap bisa segera dirampungkan nantinya. Presiden dan pemerintah, lanjutnya, harus mulai melakukan sosialisasi RUU KUHP.
"Saya kira ini tugas Pak Jokowi ya di awal periode ya untuk menyosialisasikan bahwa kalau mau tenang dan tenteram, kalau mau hukum pasti, dan kalau ada keadilan maka segeralah UU (KUHP) Belanda diganti dengan UU yang kita buat sendiri," ucapnya.
"Saya kira kalau ada yang menentang dan masih ingin memakai UU (KUHP) Belanda keterlaluan. Tapi okelah sudah kita tunda, tapi nanti pemerintahlah yang sosialisasikan dan ini usulan pemerintah," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca Selengkapnya15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI
74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan
Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya
Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca SelengkapnyaPPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaDPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca SelengkapnyaReaksi Puan Maharani Usai Putusan DKPP ke Ketua KPU
Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya