Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima perbaikan permohonan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga. Mahkamah menolak keberatan dari pihak Komisi Pemilihan Umum dan tim hukum Jokowi-Ma'ruf.

Hakim konstitusi Saldi Isra mengatakan, dalam sidang KPU, tim hukum Jokowi-Ma'ruf dan Bawaslu sudah menanggapi dalil-dalil pemohon. Keberatan terkait teknis itu dikesampingkan.

"Mahkamah telah memberikan hak. Adanya persoalan teknis yang terjadi dan membuat mahkamah tidak bisa melaksanakan peraturan perundang-undangan secara normal. Oleh karena itu terhadap keberatan, sepanjang berkaitan dengan naskah yang menurut pemohon perbaikan tidak beralasan menurut hukum," ujar Saldi saat membaca putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

"Tidak ada satupun dalil keberatan yang pada pokoknya menyatakan mahkamah tidak berwenang menjadi tidak beralasan menurut hukum. Eksepsi permohonan kabur, adalah eksepsi yang menyalahi prinsip beracara sehingga harus dikesampingkan," lanjut Saldi.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, masalah perbaikan itu merupakan hal teknis saat registrasi permohonan. Permohonan pertama dengan perbaikan ada jeda lama karena libur dan cuti panjang.

"Sehingga menjadi ruang memasukkan yang menurut pemohon sebagai perbaikan permohonan dan terhadap hal ini Mahkamah tak bisa serta-merta menolaknya," kata Enny.

Mahkamah berpendapat, naskah yang disebut perbaikan permohonan itu sebagai satu kesatuan dengan permohonan yang telah diajukan pada 24 Mei 2019. Mahkamah tidak menganggap hal itu sebagai perbaikan permohonan.

"Dalam hal ini Mahkamah berpendapat naskah yang dimaksud menurut pemohon sebagai perbaikan permohonan merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan dengan naskah yang telah diajukan pada 24 mei 2019," kata Enny.