TNI Dorong RUU Kamnas Dibahas, DPR Minta Jaminan Tak Melenceng dari Reformasi

Kamis, 30 April 2020 14:29 Reporter : Ahda Bayhaqi
TNI Dorong RUU Kamnas Dibahas, DPR Minta Jaminan Tak Melenceng dari Reformasi Demo Kamnas. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - TNI ingin RUU Keamanan Nasional (Kamnas) kembali dibahas. Tujuannya, agar pemerintah punya regulasi yang jelas saat menghadapi ancaman keamanan nasional seperti yang terjadi pada pandemi Covid-19.

Namun, Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menilai, wacana pembahasan RUU Kamnas harus dengan hati-hati. Mengingat, saat diajukan ketika zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), RUU tersebut ditolak oleh beberapa pihak. Karding mengatakan, ada pasal yang dianggap bermasalah.

"Saya pribadi melihat bahwa pembahasan RUU Kamnas ini tentu harus kita laksanakan dengan penuh kehati-hatian tidak boleh tergesa-gesa, karena yang pertama RUU ini pernah ditolak di zaman presiden SBY," ujar Karding saat dihubungi, Kamis (30/4).

"Itu artinya kita pastikan ada banyak pasal atau keadaan di sana yang dianggap belum tuntas atau kontroversi atau dalam tanda petik bermasalah menurut sebagian kalangan," sambungnya.

Politikus PKB itu menuturkan, perlu memikirkan tiga hal sebelum ingin membahas kembali RUU Kamnas. Yaitu menegaskan posisi masalah dwifungsi ABRI, supremasi sipil, dan hak asasi manusia.

Karding mengatakan, jika tiga hal tersebut tidak dapat diposisikan dalam RUU Kamnas, maka tidak yakin akan mudah membahas RUU tersebut.

"Kalau bisa dijamin baru kita bahas, kalau ini tidak bisa dijamin posisinya sesuai amanat reformasi, maka saya meyakini sangat sulit menjadi undang-undang yang bernuasa politis dan akan sulit dibahas," tegasnya.

1 dari 1 halaman

Diberitakan sebelumnya, TNI berpandangan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Indonesia telah mengancam keamanan nasional. Ancaman keamanan nasional, tidak melulu dianggap dari aksi kriminalitas, tapi juga kesehatan.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan, pentingnya pemerintah memiliki regulasi tentang penanganan terkait ancaman keamanan nasional. Oleh sebab itu, dia menodong RUU Keamanan Nasional (Kamnas) kembali dibahas antara pemerintah dan DPR.

Sisriadi mengungkapkan, saat ini Indonesia belum mempunyai sistem keamanan nasional. Sehingga, perlu dibentuknya sistem keamanan nasional secara jelas, salah satunya untuk menangani virus corona yang kini masih melanda Indonesia.

"Ketika kita bicara keamanan (nasional), itu tidak bicara kriminal saja. Keamanan itu ada yang namanya keamanan individu termasuk kesehatan, lingkungan, itu kan keamanan. Jadi keamanan itu mencakup seluruh aspek kehidupan negara. Jadi sekarang ini kan masalah biologi, biologi juga kan mengancam individu kan, makanya kita sebut sebagai ancaman," ungkap Sisriadi saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/4).

Menurut dia, ancaman keamanan nasional, pertahanan juga sebagai ancaman nasional. Kemudian Kamtibmas juga bagian dari keamanan nasional. TNI menggunakan istilah keamanan lebih holistik, bukan bicara masalah kriminal saja, kata Sisriadi.

Oleh karena itu, semestinya DPR harus membicarakan kembali sistem atau RUU Keamanan Nasional. Karena, RUU tersebut pernah digodok saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden Indonesia dan kini RUU tersebut belum ada atau belum adanya aturan tersebut.

"Sebenarnya ini yang kita inginkan kalau ada masalah seperti ini (Covid-19), ini undang-undang ini yang bermain. Jadi siapa melakukan apa sudah jelas, siapa yang menjadi leading sector dalam kondisi seperti ini, leading sector jelas harus Kementerian Kesehatan. Kita yang lain ikut membantu, itu yang namanya keamanan nasional sistem holistik itu," terangnya.

"Jadi bukan keamanan nasional kriminalitas, bukan itu saja, itu bagian dari keamanan nasional. Termasuk pertahanan negara itu juga bagian keamanan nasional, kesehatan, keamanan ekonomi, kalau terjadi misalnya inflasi yang tinggi, itu juga keamanan nasional bidang ekonomi," sambungnya. [rnd]

Baca juga:
Komisi I DPR Setuju RUU Keamanan Nasional Dibahas
TNI Dorong RUU Kamnas Segera Dibahas, Ini Tanggapan Komisi I
TNI Sebut RUU Kamnas Penting Agar Tak Gagap Lawan Corona
Corona Ancam Keamanan Nasional, TNI Dorong RUU Kamnas Segera Dibahas
Gerindra ingin RUU Kamnas segera dibahas dan disahkan DPR
Konsep pemerintah belum tajam penyebab RUU Kamnas masih mandek

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini