Merdeka.com - Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin Irma Suryani mengatakan pihaknya tak keberatan Prabowo-Sandiaga berniat melakukan audit investigasi APBN. Dia mengingatkan kubu Prabowo untuk melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi jika menemukan data soal kebocoran APBN.

"Silakan saja, mau menggantikan posisi BPK nih? Kalau ngomong bocor-bocor, tapi data enggak ada kan fitnah ? Kasih ke KPK dong," kata Irma kepada wartawan, Senin (8/4).

Irma juga menanyakan langkah konkret dan solusi dari Prabowo-Sandiaga dalam mengatasi kebocoran APBN. Sejauh ini, menurutnya, modal Prabowo hanya bisa mengkritik tanpa pakai data apalagi solusi.

"Memang kasih solusi selama debat? Cuma kritik saja saya dengar," tegasnya.

Sebaliknya, Ketua DPP Partai NasDem ini menambahkan, Pemerintahan Jokowi telah berupaya transparan dan hati-hati dalam memakai anggaran. Presiden Jokowi, lanjutnya, juga kerap meminta bantuan KPK terkait proyek-proyek yang dijalankan lembaga negara.

"Jokowi bahkan minta KPK ikut kontrol dalam setiap tender dan kementerian wajib jalankan rekomendasi KPK. Baru Jokowi loh yang melakukan itu," tandas Irma.

Sebelumnya, rencana audit investigasi APBN apabila Prabowo-Sandi menang ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pembina Gerindra, Mulyadi. Menurut dia, hal itu wajar dilakukan demi pertanggung jawaban kepada rakyat.

Fahri mendukung hal tersebut. Karena pengelolaan utang rezim Jokowi dirasa penting diungkap ke publik.

"Beberapa poin yang harus diteliti dalam praktik yang dijalankan oleh pemerintahan yang pertama adalah prinsip pengelolaan utang, termasuk tentang cara mendapatkan utang, fokus saja pada utang, itu yang pertama paling penting," jelas Fahri.

Sementara itu Mulyadi melihat, ada kekhawatiran rezim Jokowi akan rencana audit investigasi yang bakal dilakukan Prabowo-Sandiaga nantinya jika menang Pilpres 2019. Sebab, dari situ sangat terlihat, tata kelola pemerintahan Jokowi yang merugikan rakyat.

"Salah satu kekhawatiran rezim ini saya kira akan adanya audit investigasi terhadap tata kelola APBN. Karena itu hak rakyat, wajar saja kalau itu dilakukan. Maka hari ini begitu allout perjuangan mempertahankan kekuasaan," jelas Caleg DPR RI dari Gerindra Dapil Kabupaten Bogor tersebut.

Dengan audit ini, jelas Mulyadi, juga akan kelihatan ada tidaknya penyimpangan tata kelola keuangan negara yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Dia tak menutup kemungkinan nantinya hasil audit akan berujung pada proses hukum.

"Kalau hasil audit ada temuan menyimpang bisa berkonsekuensi hukum, karena proses pengelolaan anggaran semua sudah diatur melalui UU APBN, maka proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban APBN ada SOP yang sudah jelas," tutup mantan rekan bisnis Prabowo Subianto ini.

Dalam sejumlah kampanyenya, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kerap menyuarakan kebocoran anggaran negara. Prabowo juga berkomitmen akan membuktikan hal tersebut jika terpilih menjadi presiden pada 17 April nanti.

"Saya akan mencari bukti. Dan saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika. Bahkan ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar," kata Prabowo di acara Studium Generale 'Renaisans Indonesia' di kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Jawa Barat, Jumat 8 Maret 2019 lalu.