Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

TKN Percayakan ke Kemenkominfo Untuk Tangkal Hoaks Daftar Menteri Jokowi

TKN Percayakan ke Kemenkominfo Untuk Tangkal Hoaks Daftar Menteri Jokowi Erick Thohir. ©2018 Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir menegaskan pihaknya hanya bertugas untuk membantu pemenangan pada Pilpres 2019. Menurut dia, tugas TKN sudah selesai dan tidak ada hubungannya terkait pembentukan jajaran kabinet kerja paslon 01.

"Sekali lagi TKN ini bukan tim pembentukan kabinet namun tim pemenangan dan tugasnya sudah selesai," kata Erick di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).

Selain itu, kata Erick, TKN belum mau menempuh jalur hukum terkait kabar draf kabinet yang beredar. Erick pun menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudi Antara untuk meredam hoaks tersebut.

"Saya rasa langkah hukum seperti draft yang sebelumnya, Pak Menkominfo ada jalur sendiri untuk tangkal isu ini. Ini yang kembali bahaya ke depan," lanjut Erick.

Hingga saat ini belum mengetahui siapa yang menyebarkan kabar bohong tersebut. Dia menjelaskan pihak yang menyebarkan mempunyai niat untuk mendapat keuntungan. Mulai dari ingin pemerintahan tidak berhasil hingga menjadi menteri.

"Satu yang tidak ingin pemerintah berhasil dengan mengeluarkan nama-nama yang kontroversi. Kedua, hal ini tersebar karena ada yang ingin jadi menteri," ungkap Erick.

Dia yakin Jokowi sudah mengantongi nama-nama calon menteri yang akan membantunya 5 tahun ke depan. Erick berujar, hal tersebut terlihat dari isi pidato visi-misi Indonesia.

"Saya yakini langkah ini jadi penerapan yang harus benar dilakukan dan kementerian akan menjadi hal-hal, bagian implementasi visi itu," jelas Erick.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Tok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun

Tok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun

Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK

Jokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK

Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya

Jokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya

Jokowi melantik anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya