Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan Musyawarah Nasioal Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar perlu dilaksanakan guna memilih ketum. Diketahui, ketum Golkar Setya Novanto sedang terjerat kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Munaslub itu perlu sekali dilaksanakan, karena supaya mendapatkan pimpinan Golkar yang baru, yang dipilih oleh para pemilih dari Golkar," kata Titiek Soeharto di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (11/12).

Titiek mengatakan, dengan demikian harapannya segera bisa diadakan Munaslub untuk memutuskan pimpinan Golkar. "Jadi supaya kalau bisa ya secepatnya bisa ada Munaslub untuk pergantian pimpinan ini, dengar- dengar mungkin mingggu ketiga daripada bulan Desember ini (Munaslub diadakan)," kata Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Ketika ditanya terkait calon Ketua Umum Airlangga Hartanto yang menjadi pesaing dirinya, Titiek mengatakan, semua boleh saja mencalonkan. Menurutnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan terkait calon tersebut.

"Siapa saja boleh maju, semuanya. Golkar ini punya kader-kader partai yang bagus, dan sudah terbukti bahwa pimpinan daripada partai-partai itu semua lulusan dari Golkar, ya kan," katanya.

"Jadi kita punya kader-kader bagus, mudah-mudahan nanti ke depan terpilih kader terbaik untuk Golkar, supaya ke depan Golkar bisa lebih besar lagi, bisa bermanfaat untuk masyarakat," imbuhnya.

Mengenai kriteria pimpinan Partai Golkar yang diinginkan, Titiek mengatakan, tentunya yang jauh dari perilaku korupsi, bersih dan juga diinginkan oleh rakyat. "Pimpinan itu juga bagaimana mempunyai visi ke depan untuk membesarkan Golkar ini. Utamanya itulah menjauhkan dari korupsi, label-label korupsi," katanya.

Sedangkan terkait Munaslub nantinya apakah termasuk diputuskan pergantian pimpinan DPR menggantikan Setya Novanto, dia tidak tahu secara pasti, termasuk dalam sidang paripurna yang diagendakan.

"Saya tidak tahu itu, kan besok itu ada sidang paripurna untuk penutupan masa sidang, saya tidak tahu agendanya apa, apakah itu akan dimasukkan pergantian daripada pimpinan DPR itu atau menunggu nanti sidang akan datang," katanya.