Merdeka.com - Wakil Ketua Koalisi Indonesia Kerja Abdul Kadir Karding menilai pemerintah Joko Widodo membutuhkan waktu untuk menuntaskan masalah pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, lima tahun tidak cukup untuk menjalankan program Revolusi Mental.

"Membangun karakter sumber daya manusia itu tidak semudah membalikkan telapak tangan waktu lima tahun itu memang tidak cukup," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Jumat (28/9).

Sekjen PKB itu menambahkan, saat ini jauh dari kultur positif dan prinsip tradisi. Hal tersebut butuh pemahaman dan perilaku keagamaan sehingga perlu dibangun sistem dan perencanaan yang bagus.

Program kerja Jokowi-Ma'ruf dalam meningkatkan kualitas rakyat Indonesia diklaim sudah cukup jelas, semisal dengan revitalisasi pendidikan.

"Revitalisasi pendidikan itu salah satunya adalah memasukkan unsur-unsur penting dalam konteks pembangunan karakter budi pekerti kegotongroyongan kebhinekatunggalikaan termasuk dalam integritas maka persaudaraan dan sebagainya itu masuk semua harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan," jelas Karding.

Dia menegaskan Jokowi-Ma'ruf juga berkomitmen dalam penyelesaian kasus HAM. Karding berujar perlu adanya transformasi pemberdayaan dan penegakan HAM. Hal tersebut pun tidak semudah membalikkan tangan.

"Pembuktian kan tidak boleh menjudge orang tanpa ada bukti yang bagus," imbuhnya.

Sebelumnya, visi misi capres petahana Joko Widodo, khususnya Revolusi Mental yang dibawa sejak Pilpres 2014. Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menyebut hal itu menjadi bukti program Revolusi Mental kurang berhasil.