Merdeka.com - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menduga kasus hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos untuk mendelegitimasi penyelenggara Pemilu. Tujuannya agar opini pemilu berlangsung curang ditelan masyarakat.

Direktur Program TKN Aria Bima mengatakan ada agenda terselubung oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga. Sejumlah cara dipakai untuk menyerang Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ada grand desain hidden agenda yang mengarahkan bahwa proses pemilu ini diarahkan pada proses yang tidak jurdil," ujar Aria di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (3/1).

Aria menjelaskan beberapa indikasi lain, seperti daftar pemilih tetap yang kerap dituding oleh kubu Prabowo menggelembung. Serta, permasalahan e-KTP yang ditemukan tercecer dan kotak suara berbahan kardus yang diramaikan sebagai kotak kardus. Isu-isu tersebut sudah diluruskan sebelumnya.

"Dengan kondisi tadi banyak hal seolah-olah mulai terlihat rencana rencana untuk bermain pemilu ini dicurangi," kata politikus PDIP itu.

Aria juga berharap Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga menertibkan orang-orangnya supaya tidak ikut sebar hoaks. Sebab dampak dari hoaks yang sudah tersebar itu membuat gaduh proses Pemilu.

"Pada saat Pemilu berlangsung dan salah satu kandidatnya kalah akan mengatakan bahwa pemilu dicurangi, dan ekses dari statement Pemilu dicurangi itu akan terjadi kegaduhan politik yang luar biasa," jelasnya.

Sebelumnya, Kabar tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos dicuitkan Andi Arief pada Rabu (2/1). Andi menyebut ada tujuh kontainer di Tanjung Priok, Jakarta Utara, berisi surat suara tercoblos. Namun, dia langsung menghapus cuitan terkait.

Berdasarkan penelusuran, informasi bohong itu berdasarkan rekaman suara seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dalam rekaman tersebut bahkan mengatakan surat suara tercoblos berasal dari Tiongkok. Adapun surat itu, kata suara dalam rekaman itu, tercoblos pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

KPU sendiri sudah mengecek langsung ke pelabuhan Tanjung Priok dan memastikan kabar tersebut bohong belaka. KPU dan Bawaslu bakal membawa penyebar hoaks itu ke ranah hukum.