Tim Jokowi minta pencairan dana bencana tak dipolitisir

Rabu, 10 Oktober 2018 13:05 Reporter : Ahda Bayhaqi
Tim Jokowi minta pencairan dana bencana tak dipolitisir Jokowi kunjungi korban gempa Lombok. ©Setpres RI

Merdeka.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan masalah bencana tidak seharusnya dipolitisir dengan muatan kampanye Pilpres dan Pileg 2019. Seharusnya, semua pihak sama-sama memberikan solusi bersama.

Hal tersebut menanggapi tudingan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid yang menyebut pemerintah Jokowi belum menyelesaikan rehabilitasi korban bencana gempa Lombok, NTB. Politisi PKS ini bahkan menyebut janji Jokowi memberikan Rp 50 juta kepada para korban yang rumahnya hancur belum terbukti hingga saat ini.

"Kita bersama-sama memberikan solusi bukan hanya sekadar tekanan persoalan hukum tersebut jadi jangan politisir bencana alam. Apalagi pada saat bencana melakukan kebohongan itu lebih parah lagi," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/9).

Tidak dipungkiri ada kesulitan pencairan dana karena Pemda dan DPRD setempat berhati-hati. Mereka takut terseret kasus hukum karena dituding melakukan penyalahgunaan dana bantuan.

"Ketika kondisi darurat harus mengambil tindakan darurat sementara ada yang mengatakan ini harus diperiksa," tuturnya.

Wapres Jusuf Kalla juga sempat menjelaskan bahwa dana sulit cair karena masalah pendataan. Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengeluh rumitnya melakukan pendataan rumah terdampak gempa. Sehingga pihaknya masih menunggu anggaran yang tepat untuk rehabilitasi.

Hasto pun mengakui hal yang sama. Hanya, dia menambahkan bahwa di lapangan terdapat kesulitan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana negara tersebut. Karena itu butuh pemahaman landasan hukum dalam situasi tanggap darurat.

"Kami sudah cek di lapangan kami tanya ke pimpinan dewan (DPRD) yang berasal dari PDIP. Mereka ragu-ragu jadinya dalam proses pencairan karena apa yang dituduhkan sebelumnya oleh salah satu kepala daerah, terkait dana bencana karena faktor ketidakpahaman kondisi tanggap darurat yang memerlukan landasan hukum untuk mengambil langkah cepat," jelasnya. [noe]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini