Tiga Pasangan Calon Presiden Dibutuhkan untuk Cegah Polarisasi di Pilpres 2024

Merdeka.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mendorong Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil, demokratis dan tidak menggunakan isu memecah belah. Kehadiran tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diharapkan dapat mencegah terjadinya polarisasi.

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana mengatakan, semangat yang dibawa KIB berada dalam koridor yang pas agar tidak terulang polarisasi seperti Pemilu 2019.

"Saya pikir alasan yang diungkap KIB itu koridornya sama bahwa stabilitas politik-sosial itu kita tidak menginginkan terulangnya kembali polarisasi politik atau politisasi identitas yang memang marak di 2019," katanya di Jakarta, Kamis (11/8).

KIB perlu menerjemahkan semangat tersebut dalam program dan kerangka kerja. Harus ditawarkan program ke masyarakat sebagai pembeda.

"Makanya poinnya seharusnya lebih ke tawaran program. Pembedanya di sana. Tawaran program, itu jauh lebih penting," ujarnya.

Semangat menjaga stabilitas politik menjadi kepentingan bersama dalam Pemilu. Tidak hanya diwujudkan oleh para kontestan, tetapi juga penyelenggara dan pemilih.

"Jadi dalam koridor itu semua pihak yang ingin menjadi bagian dalam Pemilu 2024 punya kerangka yang sama," jelas Aditya.

Semangat persatuan dan kesatuan menjadi kesepakatan nasional. Patut dicatat sebagai semangat kolektif. Tidak elok jika semangat itu dilabelkan pada hanya satu pihak.

"Kalau soal menjaga kesatuan dan persatuan dan sebagainya itu kan sudah kesepakatan nasional. Jadi bukan kemudian dibelah dalam konteks itu (kontestasi). Kalau ada orang tidak mendukung itu? Berarti punya persoalan dong. Kan tidak juga begitu," ungkapnya.

Serta tidak juga digunakan hanya menjadi pembeda dalam pilihan politik. "Isu itu harus menjadi perhatian. Bukan kemudian dibelah dalam kontestasi pencalonan atau kontestasi politik," terang Aditya.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, ada dua hal yang menyebabkan konflik pemilu yaitu politik identitas dan buzzer politik. Keduanya menjadi senjata di Pemilu 2019 dan terbukti menjadi pemecah bangsa.

Menurut pendiri Voxpol Center Research dan Consulting ini, untuk mencegah perpecahan itu kembali di Pemilu 2024 perlu pasangan calon presiden yang maju lebih dari dua pasang. Kubu ketiga bisa menjadi pemecah gelombang dan polarisasi.

"Demi keutuhan bangsa, dan stabilitas politik baik, menurut saya dua calon musibah yang akan berulang, kita tidak belajar dari pengalaman kita? Apa kita kurang belajar? Bentangan dua pemilu kita belajar, agar tidak main main dengan politik identitas dan polarisasi," papar Pangi.

Sementara, Pangi menuturkan, gagasan yang diusung oleh KIB menjadi angin segar bagi iklim demokrasi di Indonesia. Dia mengingatkan bagaimana dua pemilu sebelumnya yang menimbulkan polarisasi di masyarakat, bahkan sampai saat ini.

"Kalau mencermati KIB punya misi agenda bagaimana pemilu kita tidak inklusi, liberal, persaingan yang tidak terlalu membuat luka tadi ini bagus, punya cita-cita, ini angin segar untuk demokrasi untuk kemajuan politik," katanya.

Sebelumnya, tiga partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu melakukan pendaftaran peserta Pemilu 2024 pada Rabu (10/8). Tiga ketua umum KIB yaitu Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum PPP Suharso Monoarfa tiba berjalan beriringan menuju KPU untuk mendaftarkan partai masing-masing.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, KIB punya semangat untuk menyambut pesta demokrasi. KIB mendorong pemilu digelar secara jurdil, demokratis dan tanpa isu primordial yang memecah belah bangsa.

"Kami memiliki semangat yang sama untuk menyambut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan dalam Pileg dan Pilpres 2024. Ini adalah Pemilu yang ke-13 yang dilaksanakan di Indonesia. Kami juga mendorong untuk pemilu yang dilaksanakan secara jurdil, demokratis dan tidak menggunakan isu-isu primodial yang akhirnya hanya memecah belah bangsa. Kita memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas politik. Karena dengan stabilitas politik maka pembangunan dapat terus dilakukan. Oleh karenanya pemilu harus dilaksanakan sesuai jadwalnya yaitu di bulan Februari 2024," kata Airlangga.