Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tersingkir dari Kepengurusan DPP PKB, Lukman Edy akan Jadi 'Oposisi' Cak Imin

Tersingkir dari Kepengurusan DPP PKB, Lukman Edy akan Jadi 'Oposisi' Cak Imin Lukman Edy. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengumumkan struktur kepengurusan periode 2019-2024. Nama dua eks Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding dan Lukman Edy menghilang dari daftar. Keduanya disebut bersinggungan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Pada Muktamar 2019 kemarin bahkan tidak diundang.

Lukman Edy mengaku bakal menjadi 'oposisi' di dalam PKB. Meski tidak menjadi pengurus, Lukman dan Karding tetap kader PKB. Lukman menuturkan bakal lebih banyak melakukan koreksi terhadap kebijakan partai dari luar struktur kepengurusan.

"Saya akan tetap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kebesaran PKB dari luar struktur DPP PKB. Saya akan melakukan koreksi terhadap kebijakan yang merugikan partai," ujar Lukman kepada wartawan, Selasa (27/8).

Lukman menyebut, mekanisme kritik di internal PKB tidak berjalan selama 10 tahun. Dia berkata, musababnya tidak ada yang berani mengkritik sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Karenanya, dia berjanji dalam lima tahun ke depan akan menjalankan kembali fungsi kritik terhadap pengurus DPP.

"Fungsi ini yang selama 10 tahun ini tidak berjalan sama sekali. Di internal tidak ada yang berani melakukan kritik terhadap kebijakan Ketum. 5 tahun ke depan saya akan menjalankan fungsi kritik konstruktif kepada pengurus DPP," jelasnya.

Lukman pun mengakui memang tidak cocok dengan konsep PKB periode 2019-2024. Karena itu, dia sendiri tidak menawarkan menjadi pengurus. Lukman mengungkap, mekanisme pemilihan pengurus baru, setiap pengurus lama bisa mengisi formulir yang berisi pernyataan kesediaan menjadi pengurus kembali.

"Semua pengurus DPP yang lama memang diminta membuat surat pernyataan bersedia menjadi pengurus. Saya tidak mengirimkannya. Alasannya enggak cocok saja dengan konsep 5 tahun ke depan pascamuktamar Bali," ucapnya.

Diberitakan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah menyelesaikan struktur kepengurusan baru partainya. Tak ada nama Karding atau Lukman Edy. Diketahui, kedua nama itu merupakan mantan sekjen PKB. Posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang awalnya diisi oleh Hanif Dhakiri, kini dijabat Muhammad Hasanuddin Wahid. Hanif menjabat wakil ketua umum.

Pengumuman struktur kepengurusan DPP ini diwakili oleh Waketum Bidang Kesra dan Perekonomian DPP PKB, Ida Fauziyah saat menggelar jumpa pers di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Senin (26/8).

"Sekretaris Jenderal, Muhammad Hasanuddin Wahid," kata Ida saat membacakan struktur kepengurusan PKB periode 2019-2024.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Jadi Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Jadi Tersangka TPPU

Hanya saja Ali enggan untuk membeberkan sejumlah aset yang telah disita tersebut.

Baca Selengkapnya
Dikabarkan Maju Pilgub DKI, Ini Kata Ida Fauziyah

Dikabarkan Maju Pilgub DKI, Ini Kata Ida Fauziyah

Ida bersyukur bisa lolos ke DPR setelah bertarung di Dapil II DKI. Menurutnya, PKB saat ini masih fokus ke pemilu legislatif.

Baca Selengkapnya