Tersengat Pidato Puan Maharani

Merdeka.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, banjir kritik. Penyebab utamanya, ketika Puan meminta Sumatera Barat untuk mendukung negara Pancasila.

Pernyataan itu disampaikan Puan dalam pidatonya saat mengumumkan rekomendasi PDIP untuk bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. PDIP semula memberikan dukungan untuk pasangan politikus Partai Demokrat, Mulyadi dan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni.

"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," kata Puan membacakan rekomendasi saat pengumuman calon kepala daerah PDIP gelombang lima secara daring, Rabu (2/9).

Kritik dari Parpol

Pernyataan Puan tersebut menuai polemik. Partai politik menyesalkan sekaligus mempertanyakan maksud Puan menyinggung soal sikap warga Sumatera Barat terhadap Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

"Mbak Puan menyatakan "Semoga Sumatera Barat menjadi Provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila". Pernyataan ini sangat menyakitkan hati kami sebagai orang Sumatera Barat," ungkap Juru Bicara PKS, Handi, Rabu (3/9).

Dia juga mengingatkan Puan, siapa saja tokoh yang mendirikan bangsa ini dan penggagas Pancasila. Selain Bung Karno, ada Bung Hatta, Sutan Syahrir dan Tan Malaka yang merupakan tokoh bangsa asal Sumatera Barat.

"Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur kami," ujarnya.

Sikap tegas juga disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar), Andre Rosiade. Dia pastikan warga Sumatera Barat sangat Pancasilais. Oleh karena itu, dia meminta Puan memberikan klarifikasi atas ucapannya.

"Saran saya supaya tak berpolemik berkepanjangan Mba Puan ini klarifikasi. Jangan sampai, mohon maaf, Mba Puan punya persepsi karena PDIP tak menang di Sumbar seakan akan kami tak Pancasilais gitu. Kami sangat Pancasilais," tutup Andre.

Puan juga diminta lebih banyak belajar sejarah. Sebagai pejabat negara, Puan dinilai tak patut berkata demikian.

"Saya sangat menyayangkan seorang pejabat negara, petinggi partai mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat. Saya minta kepada Ibu Puan untuk belajar sejarah, siapa pendiri bangsa ini, siapa yang merumuskan UUD dan Pancasila itu adalah tokoh yang berasal dari Sumatera Barat," tegas Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus.

Sempat Dilaporkan ke Polisi

Pernyataan Puan juga sempat membuat Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Ketua DPP PDI Perjuangan itu ke Bareskrim Polri karena dinilai menyinggung warga Sumatera Barat. Namun, aduan tersebut belum diterima polisi alias ditolak.

Padahal pihaknya sudah membawa sejumlah bukti penting. Di antaranya rekaman suara Puan dari salah satu channel Youtube, juga tangkapan layar pemberitaan media online terkait pernyataan Puan yang dianggap menyinggung warga Sumatera Barat.

Ketua PPMM, David, menjelaskan alasan laporan mereka belum memenuhi unsur untuk dijadikan aduan kepolisian.

"Kalau diproses atau tidak, itu hak polisi. Kita yakin polisi profesional sesuai tagline promoter dan seimbang melihat situasi ini," jelas David.

Bapaslon di Sumbar Kembalikan Dukungan PDIP

Dampak ucapan Puan masih berlanjut. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, Mulyadi-Ali Mukhni, mengembalikan dukungan yang diberikan PDIP pada mereka. Sebelumnya, pasangan ini telah diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Banyak tokoh masyarakat Minangkabau menghubungi kami terkait pernyataan itu menyampaikan kekecewaannya, kami juga kecewa," kata Ali Mukhni, Sabtu (5/8).

Sikap yang diambil pasangan Mulyadi dan Ali Mukhni dibenarkan DPD PDIP Sumbar. Ketua DPD PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman, membenarkan bakal pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni telah mengembalikan surat dukungan rekomendasi dari PDI Perjuangan (PDIP) terkait pencalonan Pilgub Sumatera Barat (Sumbar).

"Sehubungan dengan rekaman Ali Mukhni yang mengembalikan rekomendasi & pernyataan Mulyadi bahwa belum adanya B1KWK yang diserahkan, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya sangat kecewa karena harus mengetahui hal tersebut dari media, harusnya sebagai orang yang dituakan bisa memberikan teladan pada kami, datang nampak muka pergi nampak punggung," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/9).

Akibat dari pengembalian dukungan tersebut, PDIP Sumbar memutuskan tidak mengikuti Pilgub Sumbar tahun ini. Karena persoalan pengembalian dukungan menurutnya, bukanlah sekedar kontestasi/pilkada, tetapi lebih pada membangun dan menjaga tata nilai.

"Yang pasti kami tidak mengusung paslon, sama artinya absen dalam proses Pilgub ini. Terkait dukung mendukung tentu kami menunggu instruksi DPP Partai," tegasnya.

PDIP Klarifikasi Soal Pidato Puan

PDIP meminta semua pihak menahan diri dan tidak menyerang Puan Maharani. Politikus PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, berharap semua pihak lebih arif dan bijaksana menyikapi pernyataan Puan.

"Saya mohon kita semua dapat lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi pernyataan Mbak Puan," ujar Arteria dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9).

Dia yakin Puan tidak ada maksud menyinggung masyarakat Sumbar, apalagi Puan merupakan anak datuk. Ayahnya, Taufiq Kiemas merupakan Datuk Basa Batuah. Ibunya, Megawati Soekarnoputri memiliki darah minang bergelar Puti Reno Nilam.

"Pak Taufiq dan Ibu Mega menyatakan bahwa PDI Perjuangan membutuhkan kehadiran calon-calon pemimpin bangsa yang berasal dari minang, walau perolehan suara PDIP di sumbar selalu kecil tapi tidak menyurutkan semangat beliau," kata Arteria.

Ditambahkan Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, apa yang disampaikan Puan sebenarnya suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik.

Selain itu, Hasto menanggapi alasan pasangan Mulyadi-Ali Mukhni yang mengembalikan dukungan PDIP lantaran pernyataan Puan Mahari terkait Sumbar sangatlah disayangkan.

"Padahal apa yang disampaikan oleh Mbak Puan merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas," jelas Hasto.

Menurutnya, pernyataan Puan hanya sebatas apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis. Sehingga seharusnya, kata Hasto, pernyataan itu dapat dilihat secara obyektif, proporsional, dan dijauhkan dari dinamika Pilgub.

"Yang penting, sikap Partai terhadap Sumbar tidak berubah. Karena provinsi tersebut memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa. Jadi wajib hukumnya bagi Pak Jokowi dan kader PDIP dukung kemajuan Sumbar, baik ada dukungan maupun tidak," tambah Hasto.

Puan sendiri belum memberikan penjelasan atas ucapannya saat itu.