Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memecat Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Encek UR Firgasih dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kutim. Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyatakan, keputusan itu diambil agar Encek fokus menghadapi kasus suap proyek infrastruktur yang ditangani KPK.

"Terkait kasus yang menimpa Ketua DPC PPP Kutai Timur Encek UR Firgasih, kami menghormati proses hukum di KPK. Sesuai AD/ART PPP kader yang terjerat kasus di KPK langsung diberhentikan dari jabatannya, agar yang bersangkutan bisa lebih fokus menghadapi kasusnya hingga adanya putusan inkracht," kata Awiek dalam keterangan, Sabtu (4/7).

Awiek menyatakan Encek tetap memiliki hak untuk membela diri, meski demikian Awiek menegaskan perbuatan Encek merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak ada kaitannya dengan PPP.

"Ada hak tersangka untuk melakukan pembelaan karena azas hukum kita tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Apa yang dilakukan Ibu Encek merupakan tanggung jawab pribadi tidak ada kaitan dengan PPP," katanya.

Partainya menurut Awiek, selalu menginstruksikan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Dalam setiap kesempatan bimtek anggota DPRD kami selalu menginstruksikan anggota DPRD dari PPP untuk tidak KKN. Bahkan setiap bimtek selalu ada materi antikorupsi dari KPK," ia menandaskan.

Diketahui, Encek bersama Bupati Kutim, Ismunandar yang juga suaminya terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2 Juli 2020. Ia ditangkap dengan kasus dugaan suap proyek infrastruktur.

Reporter: Delvira Hutabarat