Merdeka.com - Pemilihan kepala daerah pada 9 Desember tak lama lagi menjelang. Meski demikian, godaan para pasangan calon melakukan politik uang buat mendulang suara diperkirakan masih cukup tinggi.

Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat, Masykuruddin Hafidz, praktik politik uang semakin subur dengan model kampanye terbatas digelar oleh calon kepala daerah. Dia menekankan supaya para pasangan calon menghentikan kebiasaan memberi uang dari. Dia meyakini, walaupun masyarakat memaksa meminta uang, tetapi jika tidak ada yang memberi, maka pilkada bersih akan berjalan.

"Kita menekankan agar kebiasaan memberi ini berhenti, karena masyarakat juga tidak akan meminta lebih jika tidak ada yang memberi," kata Masykuruddin, dalam diskusi soal Dana Kampanye para pasangan calon kepala daerah di Indonesia, di Cikini, Jakarta, Minggu (21/11).

Masykuruddin menilai, bangsa Indonesia masih memiliki masalah besar dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pertama adalah suara rakyat masih mudah dibeli dengan uang yang tidak seberapa. Kemudian, peluang itu ditangkap oleh pasangan calon yang memang tergiur melakukan politik uang, asal dapat mendulang suara.

"Masalahnya dua, masyarakat kita masih sangat tergiur dengan uang, dan para pasangan calon juga masih bekerja untuk uang," ujar Masykuruddin.