Tegas, Saat Daftar Ke KPU Helmi Hasan-Muslihan Minta Hanya Diantar 10 Orang

Selasa, 8 September 2020 13:19 Reporter : Roymond
Tegas, Saat Daftar Ke KPU Helmi Hasan-Muslihan Minta Hanya Diantar 10 Orang Cagub Bengkulu Helmi Hasan dan Muslihan DS Daftar ke KPU. ©2020 Istimewa/Sofrian

Merdeka.com - Calon Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Wakilnya Muslihan D.S sangat terbatas membawa 'pasukan' saat mendaftar ke KPU Provinsi Bengkulu. Ketua tim pemenangan Paslon Gubernur Bengkulu Helmi-Muslihan, Dewi Coryati mengatakan saat pendaftaran pasangan ini hanya diantar 10 orang saja ke KPU.

"Pak Helmi tegas mengenai hal ini. Sebelum keberangkatan dari Masjid Umar Bin Khattab di Cempaka Permai, dia bilang cukup 10 orang saja yang ikut mendampingi dan sisanya menunggu dan berdoa bersama di masjid," ungkap Dewi dalam konfirmasinya, Senin (7/9) kemarin.

Dewi yang juga anggota DPR RI Dapil Bengkulu ini menyampaikan, saat perjalanan Helmi-Muslihan dari masjid menuju KPU memang berlangsung sederhana tanpa iringan massa pendukung. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir keramaian yang nantinya berpotensi untuk penyebaran Covid-19.

"Bukannya tidak mampu untuk mengerahkan massa, namun demi kebaikan bersama, Pak Helmi memberi arahan agar tidak menciptakan kerumunan pada saat pendaftaran di KPU. Karena baginya, kesehatan masyarakat Bengkulu lah yang harus dikedepankan," jelas Dewi.

helmi hasan dan muslihan gelar doa bersama di masjid umar bin khattab
Helmi Hasan dan Muslihan Gelar Doa Bersama di MAsjid Umar Bin Khattab ©2020 Merdeka.com

Terkait teguran dari Mendagri kepada calon petahana, Dewi berharap agar hal tersebut menjadi bahan evaluasi sehingga setiap kebijakan yang diambil dalam berpolitik haruslah mengedepankan kepentingan rakyat. Bukan sebaliknya merugikan rakyat.

"Sejauh ini kita selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, dan Insyaallah kita tetap istiqomah dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat Bengkulu," tutup Dewi.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur keras 51 kepala daerah yang melanggar aturan pelaksanaan Pilkada 2020. Adapun 51 kepala daerah tersebut terdiri atas 1 gubernur dan 50 wali kota dan bupati. Gubernur yang tegur tersebut adalah Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu.

Mendagri Tito telah melayangkan surat melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) kepada kepala daerah terkait baik secara langsung kepada gubernur, maupun melalui perintah gubernur kepada pelanggar baik bupati maupun wali kota yang tidak mematuhi aturan Pilkada.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, teguran tersebut diberikan atas kegiatan kerumunan massa yang bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan wabah Covid-19.

Dia menegaskan, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b, UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, diatur bahwa 'Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi antara lain menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.'

"Selain itu di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah No 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19, ditegaskan, PSBB paling sedikit meliputi antara lain pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Terkait kedua aturan tersebut, diharapkan para pejabat daerah dapat mematuhi aturan yang berlaku," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/9).

Sementara itu, Akmal mengungkapkan untuk Gubernur Bengkulu surat teguran telah dilayangkan, karena kegiatannya yang dianggap menyebabkan kerumunan massa pada saat pendaftaran bakal calon Gubernur Bengkulu.

Selain itu, sebanyak 5 wali kota/wakil wali kota serta 45 bupati/wakil Bupati mendapat teguran keras oleh Mendagri. Sejumlah bapaslon yang tengah menjabat tersebut mayoritas dianggap melakukan pelanggaran pengerahan massa saat melakukan pendaftaran bakal calon kepala daerah pada ajang pilkada 2020.

Berdasarkan data Kemendagri, para kepala daerah tingkat II tersebut, mayoritas melanggar atas kegiatan pengerahan massa saat pendaftaran serta kegiatan orasi kepada para pendukungnya. Hanya satu, yang melanggar kode etik yang diberikan surat teguran kepada Bupati Klaten berdasarkan pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Klaten.

[hhw]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini