Merdeka.com - Tiga politisi Partai Golkar turut mendeklarasikan diri bersama Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo sebagai calon ketua umum untuk bertarung di Musyawarah Nasional (Munas).

Tiga politisi tersebut adalah Ketua Umum Satkar Ulama Golkar Ali Yahya, Dewan Pembina KPPG Ula Nurachwati, dan politikus perempuan Marlinda Irwanti.

Sedianya dalam deklarasi hari ini hadir. Ketua DPP Golkar Indra Bambang Utoyo dan Ketua DPP Golkar Ridwan Hisjam sampai petahana Ketua Umum Airlangga Hartarto. Namun sampai deklarasi ketua umum dibacakan ketiganya tidak terlihat hadir.

Sebagai pemimpin ormas, Ali Yahya mengatakan, memiliki suara di Munas berbeda dengan calon lainnya seperti Bamsoet, Indra Utoyo dan Ridwan. Sehingga, dia merasa pantas untuk deklarasi sebagai calon ketua umum Golkar.

Dia mengaku memiliki visi untuk membangun perubahan di Golkar. Dalam deklarasi ini Ali berharap, Munas segera dilaksanakan pada bulan September sesuai dengan masa akhir siklus lima tahunan partai.

"Saya siap maju untuk menjadi salah satu Caketum Golkar. Kita harapkan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," kata Ali di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (18/7).

Sementara calon lainnya, Marlinda membawa visi supaya Golkar menjadi pemenang Pemilu 2024. Sementara, Ula hanya menyatakan siap untuk maju sebagai calon ketua umum.

"Saya akan menjalankan organisasi sesuai AD/ART organisasi. Terima kasih mudah-mudahan saya bisa mendapatkan dukungan penuh para pengurus DPD I dan II dan hasta karya," kata Marlinda.

Usai deklarasi, empat calon ketum yang berlaga dalam Munas 2019 menandatangani surat kesepakatan bersama. Surat dibacakan oleh kader milenial Golkar bernama Novel Saleh.

Berikut isi surat kesepakatan deklarasi:

1. Partai Golkar harus menjadi rumah besar bagi Ormas yang mendirikan dan didirikan, serta keluarga besar TNI dan ulama.

2. Meminta untuk segera diadakan Rapat Pleno, Rapimnas, menuju Munas pada akhir Agustus atau awal September 2019 sesuai dengan AD/ART.

3. Partai Golkar sebagai salah satu anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang diharapkan menjadi andalan pemerintah kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin, sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2019-2024, perlu secepatnya melakukan konsolidasi internal kepemimpinan di tingkat pusat sesuai ketentuan ADART Partai Golkar sebelum Presiden dan Wakil Presiden dilantik secara resmi.

4. Penyelenggaraan Munas harus mencerminkan semangat demokrasi, kompetisi yang sehat sehingga tidak boleh ada perpecahan dan kegaduhan, termasuk pemecatan.

5. Jika menjadi Ketua Umum, akan merangkul semua pihak termasuk tim pesaing, karena Partai Golkar adalah rumah besar bagi semua stakeholder.

6. Menciptakan Partai Golkar sebagai tempat yang nyaman bagi generasi milenial serta mendorong terciptanya regenerasi secara sistematis dan keberlanjutan.