Merdeka.com - Sekjen PPP, Arsul Sani menyoroti polemik Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta pemerintah tunjuk hidung pihak menggerakkan massa demo menolak UU Cipta Kerja. Arsul meminta polemik saling tuduh dalang demo yang juga dirasakan SBY tersebut diakhiri.

"PPP minta diakhiri saja soal polemik yang berpangkal pada soal tuduhan Pak SBY sebagai aktor atau dalang demo anti RUU Ciptaker," kata Arsul kepada merdeka.com, Rabu (14/10).

Arsul mengatakan, hal ini perlu diakhiri lantaran pemerintah sudah menjawab lewat Menko Polhukam Mahfud MD. Bahwa, tidak ada jajaran pemerintahan yang menuduh SBY atau Demokrat sebagai dalang demo.

"Sebaliknya, baik Pak SBY maupun teman-teman Demokrat juga tidak menyebutkan secara jelas siapa dari kalangan pemerintahan yang menuduh beliau menjadi aktor atau dalang demo tersebut," ucapnya.

Arsul menuturkan, hal itu dalam istilah hukum disebut 'obscure libel' alias hal yang kabur atau sesuatu yang tidak jelas. Karena, yang dianggap melakukan tuduhan sudah mengklarifikasi. Tetapi, yang dituduh belum merespon siapa pihak yang menuduhnya.

"Nah kalau ini soal yang 'obscure libel' lebih baik diakhiri. Pokok soalnya kan RUU Cipta Kerja ya mari kita edukasi semuanya agar menggunakan jalan hukum, jalan konstitusional kalau pemerintah tetap memberlakukan UU Ciptaker," imbuhnya.

Diberitakan, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tunjuk hidung pihak yang dituduh menggerakkan massa demo menolak UU Cipta Kerja. Dia mengatakan, tidak baik tuduhan tersebut dibiarkan liar karena membuat masyarakat saling curiga.

"Kalau ditanya begitu paling baik tanyakan kepada beliau-beliau itu, siapa yang dimaksud orang yang menunggangi orang membiayai gerakan itu. Mungkin kalau tidak ada kejelasan ini tidak baik, rakyat saling curiga, tidak baik ke sana kemari beritanya," katanya dalam dialog yang diunggah akun YouTube SBY, Senin (12/10).

Dia membantah tuduhan sebagai pihak yang mendalangi demo UU Cipta Kerja. SBY tidak yakin jika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan BIN menuduh dirinya.

"Saya kok tidak yakin kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut selama ini baik. Dengan BIN tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya sebagai musuh negara saya kira enggak lah," ujarnya.

SBY menyarankan pemerintah menindak pelaku yang dianggap menggerakkan dan membiayai pendemo supaya tidak dianggap negara membuat hoaks. Sebab, negara perlu mendapat kepercayaan publik.

"Kalau memang menggerakan menunggangi membiayai dianggap negara kejahatan dan melanggar hukum, hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak negaranya membuat hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya kepada pemerintah kita," terang mantan Ketum Demokrat ini.

"Kita harus put trust kepercayaan kepada pemerintah kita untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kalau rakyat nanti dianggap ini kok main tuduh, pemerintah tidak bagus," sambungnya.

SBY mendorong pemerintah menjawab siapa dalang yang dimaksud kepada publik dengan jujur. Sebagai bagian dari etika pejabat yang memegang amanah rakyat.

"Jadi kalau saya ditanya seperti itu. Paling bisa menjawab mengklarifikasi semua ini ya beliau-beliau. Saya yakin kalau beliau ditanya oleh pers oleh rakyat mesti harus menjawab. Itulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini," pungkasnya.