Tanda tangan sekretaris DPC PDIP Depok dipalsukan, massa demo KPU

Jumat, 31 Juli 2015 16:12 Reporter : Nur Fauziah
Tanda tangan sekretaris DPC PDIP Depok dipalsukan, massa demo KPU demo pdip. merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Setelah dua pasang bakal calon mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Depok, beredar isu mengenai dugaan keabsahan dukungan terhadap pasangan Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi. Santer beredar bahwa tanda tangan sekretaris DPC PDIP Depok, Toto Sarjono dipalsukan. Melalui keterangan tertulisnya, Toto menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan dukungan pada pasangan tersebut.

Untuk menuntut transparansi, siang tadi sejumlah masa yang tergabung dalam Masyarakat Selamatkan Kota Depok (MASKOD) menggelar demo di depan kantor KPU Depok, Jalan Siliwangi, Pancoran Mas, Depok. Demo ini bukan yang pertama kali.

Sebelumnya massa juga menggelar demo dengan tuntutan yang sama. Massa pendemo bahkan membawa bukti mengenai dugaan dukungan palsu tersebut.

"Kami menuntut usut tuntas tanda tangan sekretaris DPC PDIP Kota Depok, Totok Sarjono. Tangkap dan penjarakan semua yang terlibat. Pecat dan penjarakan ketua dan anggota KPUD Kota Depok," kata Koordinator Maskod, Rachman Tiro, Jumat (31/7/2015).

Dalam surat yang dituliskan menggunakan tangan itu, Totok menyatakan dirinya mengklarifikasi perihal dukungan yang mengatasnamakan dirinya.

Surat itu berisi: 'Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak datang ke KPUD Kota Depok dan tidak pernah menandatangani dokumen administrasi pendaftaran calon dari PDI Perjuangan. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan, Depok 29 Juli 2015'.

Komisioner KPUD Kota Depok, Nana Sobarna mengatakan, pihaknya belum bisa menyimpulkan kebenaran tanda tangan tersebut. "Yang jelas KPU pada proses pendaftaran sifatnya hanya menerima berkas. Jadi untuk menyimpulkan itu tanda tangan beliau (Sekjen DPC PDIP Depok) atau bukan, itu bukan kewenangan kita," kata Nana.

Nana menuturkan, sebagai pemberkasan pihaknya berpegang pada berkas yang masuk. Soal ketidakhadiran Totok pada pendaftaran, Nana beralibi hal itu bisa saja terjadi.

"Iya saat penyerahan dia tidak hadir. Namun aturan di dalam PKPU tidak disebut secara spesifik yang disebut pimpinan parpol. Ya kalau pimpinan bisa ketua bisa sekjen. Kebetulan waktu itu dihadiri ketua dan bendara DPC PDIP Depok. Sekali lagi dalam PKPU yang wajib hadir adalah pimpinan partai koalisi," katanya.

Prosesnya saat ini pihaknya sedang meneliti berkas kedua pasangan. Pemeriksaan dilakukan tujuh hari. "Terkait dugaan pemalsuan, itu kan katanya. Kami tetap upayakan diterima. Buat kami tetap yg kita terima berkas itu yg kita verifikasi. Namun tetap ada peluang yang ingin mengadukan, lampirkan ktp dan objek yang diadukan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Depok, Hendrik Tangke Allo sampai saat ini belum memberikan komentar apapun atas dugaan tersebut. [hhw]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini