Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak terima dipecat dari partainya. Dia menuding Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman‎ telah merekayasa sebuah peradilan internal partai untuk menjatuhkannya.

"Tidak mengindahkan AD/ART dan juga serangkaian tindakan-tindakan yang terencana dan direkayasa untuk menciptakan persidangan-persidangan yang ilegal, yang fiktif," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4).

Fahri juga menuding Sohibul Iman yang mengadukannya ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS. Iman juga menjadi hakim yang menandatangani surat pemecatan. ‎"Saudara Sohibul Iman menandatangani surat pemecatan saya tanpa sekjen. Dia juga pengadu yang membentuk penyelidik, penyelidik, dia juga menandatangani surat pemecatan," tuturnya.

Fahri beranggapan dia diadili melalui peradilan sesat. Dia juga merasa telah didiskriminasi sebagai kader ahli PKS.

‎"Padahal jelas dalam AD/ART partai tak boleh rangkap jabatan (Iman). Ini jelas adalah peradilan sesat. Keputusan ini dibuat setelah saya lakukan tindakan. Saya tak mengerti apa yang membawa pimpinan partai melakukan ini," ujarnya.

Dia mengaku sudah bertanya kepada Menkum HAM terkait pengesahan mahkamah partai PKS. Hasilnya, kata dia, ternyata belum disahkan sehingga ada keganjilan dalam struktur.

Berdasarkan foto surat pemecatan Politikus PKS Fahri Hamzah dari seluruh jenjang jabatan dan organisasi di partai yang diperoleh merdeka.com, surat itu ditandatangani oleh Ketua Majelis Tahkim, Hidayat Nur Wahid dan anggota Surahman Hidayat, Mohammad Sohibul Iman, Abdul Muiz Saidi dan Panitera Persidangan, Subroto. Yang menarik adalah salah satu anggota Majelis Tahkim yang tertera namanya yaitu Abdi Sumaithi tidak ikut menandatangani surat tersebut.