Tak tahu nama Presiden PKS, staf Fahri Hamzah mau dipolisikan
Merdeka.com - Sidang gugatan perdata yang dilayangkan Fahri Hamzah terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas pemecatan dirinya kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (24/8) siang. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat.
"Hari ini kami ajukan dua orang saksi fakta. Dua-duanya adalah tenaga ahli Pak Fahri yang mengetahui (kegiatan) sehari-hari dan administrasi surat menyurat," ujar Mujahid A. Latief, kuasa hukum Fahri Hamzah.
Dua saksi yang dimaksud adalah Yadi Suryadiputra selaku sekretaris pribadi Fahri Hamzah dan Dwi Lestari selaku staf di bawah pimpinan Yadi.
"Poin pokok yang disampaikan oleh saksi tadi adalah bahwa pertemuan-pertemuan antara Pak Fahri dengan Pak Salim Segaf Al Jufrie itu tidak ada surat, tidak ada undangan, sehingga dapat dikategorikan sebagai pertemuan informal," lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum tergugat, Zainuddin Paru menyatakan akan segera melaporkan saksi atas dugaan pemberian keterangan palsu. Pasalnya, Dwi Lestari dianggap berbohong ketika ditanya soal beberapa hal.
"Kami akan melaporkan keterangan palsu oleh saksi, saudari Dwi, kepada pihak kepolisian. Kita akan rekap semua dokumen-dokumen yang diberikan DPP PKS kepada Fahri," ujar Zainudin Paru selaku kuasa hukum tergugat.
Zainudin menyebutkan, ketika ditanya siapakah pimpinan PKS, Dwi menjawab tidak tahu. Saksi bahkan tidak tahu sebutan Majelis Tahkim, padahal ia telah mendampingi Fahri selama dua periode.
"Aneh bin ajaib kalau dia tidak tahu Presiden PKS itu siapa. Tapi terakhir ketika saya tanya siapa ketua Fraksi PKS di DPR, dia begitu lancar menjawab. Jadi jelas bahwa dua saksi Fahri hari ini penuh dengan kebohongan dan kepalsuan," kata dia.
Sebelumnya, Fahri Hamzah didampingi kuasa hukumnya Mujahid hadir di PN Jakarta Selatan, Senin (25/7) untuk menyerahkan salah satu bukti asli dari 48 butir bukti yang diajukan dalam persidangan sebelumnya.
Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa rentetan pertemuan Fahri dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie yang dinilai pribadi. Menurut Fahri, dalam pertemuan itu tidak ada surat menyurat antara PKS dan Fahri membahas perihal perilaku Fahri yang dinilai melanggar etika.
Mujahid menjelaskan, Salim Segaf Al Jufri dalam pesan WhatsApp nya tanggal 14 Desember 2015 menyebutkan bahwa Salim tak akan memaksa Fahri untuk mundur dari wakil ketua DPR.
"Namun setelah pertemuan terakhir itu, Fahri kemudian mendapatkan panggilan pertama dari Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS," kata Mujahid lagi.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden
hakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.
Baca SelengkapnyaHakim Saldi Isra Tidak Terbukti Melanggar Etik Terafiliasi dengan Partai PDI Perjuangan
Dalam salah pertimbangannya, disebut Saldi membantah adanya komunikasi atau kesepakatan dengan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaHakim MK Saldi Isra Cecar 4 Menteri Jokowi soal Presiden Lebih Sering ke Jawa Tengah Selama Pemilu 2024
"Apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain?" kata Saldi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaPKS soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi: Saksi Kami Masih Berjuang agar Suara Rakyat Tak Dicurangi
PKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaNasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana PHPU Presiden dan Wapres di Mahkamah Konstitusi Pagi Ini, Berikut Agendanya
MK bakal menggelar sidang perdana PHPU Pilpres dengan agenda sidang pleno pemeriksaan pendahuluan.
Baca SelengkapnyaHakim MK Ungkap Alasan Tak Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.
Baca SelengkapnyaSerangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV
Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV
Baca Selengkapnya