Tak Lagi Abstain, NasDem Kini Dukung Revisi UU IKN

Selasa, 29 November 2022 19:55 Reporter : Ahda Bayhaqi
Tak Lagi Abstain, NasDem Kini Dukung Revisi UU IKN saan mustopa. ©2017 Merdeka.com/andrian salam

Merdeka.com - NasDem menegaskan sikap terkait rencana revisi UU Ibu Kota Negara (IKN). NasDem tidak lagi abstain. Tetapi akhirnya menyetujui revisi UU IKN.

Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa mengatakan, sebelumnya NasDem belum bersikap karena butuh waktu mempelajari subtansi revisi UU IKN.

"Jadi kalau sebelum ini dinyatakan sikap Fraksi Partai NasDem adalah abstain, itu karena kami butuh waktu untuk mempelajari substansi revisi UU IKN tersebut," ujar Saan dalam keterangannya, Selasa (29/11).

Fraksi NasDem mencermati poin-poin yang akan dicermati. Setelah selesai dilakukan pencermatan, akhirnya dikeluarkan sikap setuju dilakukan revisi.

"Secara detil kami butuh mempelajari pasal-pasal yang akan direvisi, sehingga hari ini saya menegaskan bahwa Fraksi NasDem menyetujui direvisinya UU IKN tersebut," ujar Saan.

Selanjutnya pembahasan revisi UU IKN akan digelar. Beberapa hal yang belum disepakati masih mungkin dibahas. "Jadi sebagai partai koalisi pendukung pemerintah jelas NasDem mendukung revisi UU IKN tersebut," jelas Saan.

2 dari 2 halaman

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengajukan usulan tambahan dalam RUU Prioritas 2023. Ini berdasarkan pertimbangan dan adanya arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam kesempatan ini izinkan kami mengajukan usulan tambahan rancangan undang-undang dalam draf rencana undang-undang Prioritas 2023, yang pada bulan September lalu sudah kita sepakati. Hal ini kami usulkan berdasarkan pertimbangan terjadinya dinamika perkembangan dan arahan dari presiden," katanya dalam rapat pleno bersama Badan Legislasi di DPR, Jakarta, Rabu (23/11).

Dia menyebut, terdapat dua usulan dalam tambahan Rancangan Undang-Undang tersebut. Pertama, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Arahan Presiden untuk dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, tentang Ibu Kota Negara untuk percepatan proses persiapan pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara," sebutnya.

"Materi perubahan dalam undang-undang ini utamanya untuk mengatur penguatan otorita ibu kota negara secara optimal melalui pengaturan kewenangan khusus pendanaan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan IKN yang dipisahkan, pembiayaan, kemudahan berusaha fasilitas penanaman modal, ketentuan hak atas tanah yang progresif, dan adanya jaminan kelangsungan untuk keseluruhan pembangunan IKN," sambung Yasonna.

Baca juga:
Pemerintah Ajukan Tambahan RUU Prioritas 2023, Salah Satunya Perubahan UU IKN
Ibu Kota Baru Prioritaskan Pejalan Kaki, Mobil dan Motor Prioritas Paling Bawah
Kasad Ungkap Progres Pembangunan Mabesad di IKN, Siap Beri Pengamanan Maksimal
Menteri PUPR Sebut Pembangunan Istana Negara di IKN Belum Siap Digroundbreaking

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini