Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebentar lagi akan menggelar pilkada serentak di 270 daerah pada tahun 2020. Belajar dari Pemilu 2019, pihaknya tak ingin kecolongan lagi dengan maraknya hoaks.

Sebut saja soal kontainer berisi surat suara. Kemudian surat suara sudah ada yang dicoblos, dan berbagi macam hal lainnya.

"Dimungkinkan hal serupa (hoaks di Pemilu 2019) terjadi di Pilkada serentak 2020, kan tidak jauh jaraknya. Dan ada upaya sejumlah pihak yang memelihara ini. Apabila ini tidak bisa kita sikapi secara serius dan baik, dimungkinkan kualitas Pilkada serentak 2020 akan penuh dengan hal-hal demikian (hoaks) di tingkat lokal," kata Komisioner KPU Viryan Aziz di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8).

Hal ini disampaikan saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Mengukur dan Menganalisa Hoaks dan Ujaran Kebencian yang muncul saat dan setelah Pemilu 2019'.

Dia mengkhawatirkan, pilkada serentak bisa jadi konflik horizontalnya jauh lebih besar. "Kami sendiri khawatir karena di tingkat lokal, konflik horizontalnya itu jadi besar. Bisa saja kontennya beda, tapi polanya sama," jelas Viryan.

Karenanya, jika sudah ada solusi soal pencegahan penyebaran hoaks ini, kemungkinan bisa dimasukan dalam PKPU untuk Pilkada 2020 tahun depan.

"Paling tidak beberapa hal yang kita harapkan, outputnya adalah untuk PKPU kampanye, atau strategi KPU RI dan KPU di daerah dalam hal sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kemudian juga PKPU untuk partisipasi masyarakat dan terakhir pada undang-undang," ungkap Viryan.

Dia mencontohkan bagaimana di Singapura ada Undang-undang anti hoaks. Hal ini juga sempat diwacanakan di Indonesia, namun banyak penolakan.

"Dalam sejumlah diskusi sejumlah pihak, teman-teman masyarakat sipil sampaikan bahaya juga, kalau ada undang-undang anti hoaks, khawatir bisa menjadi pintu masuk sikap represif pihak tertentu kepada masyarakat," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com