Tak Incar Posisi Jaksa Agung, Tapi PKB Mau Jika Diberi

Senin, 22 Juli 2019 12:35 Reporter : Sania Mashabi
Tak Incar Posisi Jaksa Agung, Tapi PKB Mau Jika Diberi Gedung Kejaksaan Agung. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan, partainya tidak mengincar kursi Jaksa Agung dalam struktur kabinet periode kedua presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, jika Jokowi memberikan posisi tersebut, PKB bersedia.

"Tidak mengincar. Tapi kalau mengatakan Jaksa Agung strategis atau tidak? strategis. Kalau PKB di beri posisi Jaksa Agung mau tidak? saya jawab mau. Kan gitu. Kalau diberi lho ya," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

Terkait sejumlah pihak yang menginginkan posisi Jaksa Agung tak lagi diisi kader partai politik, Jazilul juga menanggapi santai. Memilih jaksa agung maupun menteri adalah hak prerogatif presiden.

"Itu sepenuhnya prerogatif presiden, tetapi apa yang menjadi pertimbangan penyampaian keberatan dari masyarakat, usulan, saya pikir Pak Jokowi juga akan mendengar itu," ungkapnya.

Jazilul yakin Jokowi akan melihat baik dan buruknya memilih jaksa dari kader partai politik. PKB tidak akan menghalangi apapun keputusan Jokowi.

"Akan mendengarkan baik buruknya apakah menteri dari parpol apakah tidak untuk posisi Jaksa Agung pasti kita kembalikan ke Pak Jokowi. Prinsipnya PKB tidak akan menghalang-halangi apa yang menjadi prerogatif presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon setuju dengan pendapat politikus PDIP Trimedya Pandjaitan soal posisi Jaksa Agung tidak boleh diisi oleh sosok dari kalangan partai politik. Trimedya menyindir adanya politisasi di tubuh Kejaksaan Agung.
Hal ini karena latar belakang Jaksa Agung, M Prasetyo yang merupakan politisi partai NasDem.

"Harusnya para penegak hukum yang duduk di lembaga penegakan hukum termasuk Kejagung adalah orang-orang yang bukan dari partai politik," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).

Tujuannya, agar pengusutan kasus hukum tidak diintervensi oleh kepentingan politik. Untuk itu, Fadli menyarankan agar Kejaksaan Agung dievaluasi. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini