Merdeka.com - Rencana pengajuan kasasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2014, dinilai akan sia-sia. Sebab, putusan PT TUN dinilai sudah final dan mengikat.

"Sehingga, tidak dimungkinkan permohonan kasasi oleh KPU," kata Koordinator LSM Pemilu Sigma, Said Salahuddin dalam siaran pers, Kamis (7/3).

Alasannya, lanjut Said, ketentuan pasal 269 ayat (11) Undang-Undang Pemilu menyebutkan KPU wajib menindaklanjuti putusan PT TUN atau putusan MA paling lama tujuh hari kerja.

"Karena pada frasa ayat itu muncul kata 'atau', maka kewajiban KPU untuk melaksanakan perintah pengadilan (MA) itu bersifat alternatif. Cukup atas dasar putusan PT TUN saja, tanpa harus menunggu putusan MA," lanjutnya.

Menurut Said, putusan MA diperlukan sebagai dasar hukum KPU menyertakan parpol menjadi peserta pemilu, kalau parpol yang 'kalah' di PT TUN itu mengajukan permohonan kasasi ke MA.

Sengketa pemilu melalui PT TUN dan MA, diatur oleh Undang-Undang Pemilu sebagai hukum yang bersifat khusus (lex specialis). Sehingga ada perbedaan dengan aturan pemohon kasasi, pada aturan yang berlaku sebagai hukum yang bersifat umum (lex generalis).

"Atas dasar itu, menurut saya besok langsung saja KPU menerbitkan keputusan baru yang menetapkan PBB sebagai peserta pemilu dan memberikan nomor urut," terang Said.

Sebelumnya, Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan pihaknya masih membuka peluang melakukan upaya hukum, terkait putusan PT TUN yang meloloskan PBB sebagai parpol peserta Pemilu 2014.

"Kemungkinan kasasi 50-50," kata Sigit kepada merdeka.com.