Merdeka.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menuturkan, ketentuan yang ada saat ini membuat calon presiden hanya dari kalangan ekslusif. Padahal hak mencalonkan diri sebagai calon presiden merupakan hak seluruh warga negara.

Hal tersebut disampaikan Paloh saat memberikan orasi ilmiah pemberian gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) di Universitas Brawijaya, Senin (25/7).

Menurut Paloh, kondisi saat ini membuat banyak pihak tidak mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kompetisi demokrasi. Paloh menuturkan, calon presiden hanya datang dari kalangan ekslusif seperti ketua partai, pejabat publik, menteri, kalangan berduit, hingga kepala daerah.

"Sebagai misal, hak mencalonkan diri sebagai presiden adalah hak seluruh warga negara. Namun, ketentuan yang ada membuatnya ekslusif bagi kalangan tertentu saja. Ketua umum partai, pejabat publik, menteri, kalangan berduit, kepala daerah, dan seterusnya," ujar Paloh.

Karena itu kondisi yang tidak adil ini perlu disiasati agar menjadi lebih adil. Menurut Paloh, konvensi merupakan upaya demokratisasi mencari calon presiden. Melalui konvensi membuka seluas-luasnya kesempatan seseorang untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden.

"Dalam hal ini, konvensi adalah salah satu upaya demokratisasi dan moderasi hal tersebut. Ia menjadi cara untuk menyiasati agar kesempatan menjadi lebih terbuka bagi seluas-luasnya kalangan yang merasa mampu menjadi calon pemimpin negeri," ujar Paloh.

Lebih lanjut, Paloh menilai perilaku menyeleweng dalam kontestasi demokrasi membuat proses peralihan kekuasaan bernuansa perebutan kekuasaan.

Hal itu merujuk penggunaan segala cara demi tercapainya kemenangan dan kekuasaan.

"Pemilu pun tidak lagi menjadi ruang bagi terlaksananya sirkulasi kekuasaan yang demokratis melainkan ruang adu siasat dan kelicikan berkompetisi. Alih-alih menjadi ruang pendidikan politik, pemilu hanya menjadi ruang perselisihan dan konflik. Hingga pada akhirnya, pemilu bukan lagi bagian dari upaya mencari soluasi atas masalah-masalah bangsa akan tetapi malah menjadi problem baru bagi negara," pungkasnya.