Merdeka.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengatakan, pihaknya tidak akan mengajukan nama menteri kecuali diminta Presiden Jokowi. Saat diminta NasDem baru akan menyodorkan nama kader pilihannya.

"Itu tak boleh (sodorkan nama calon menteri). Kenapa harus sodorkan nama kalau tak ada alasan. Nggak akan sodorkan nama kecuali diminta. (Saat ini) Belum diminta," katanya di Yogyakarta, Selasa (30/7).

Dia menerangkan jika sebagai partai, NasDem menjunjung tinggi budaya 'ewuh pakewuh'. Termasuk dalam menyodorkan nama menteri kepada Jokowi.

"Ewuh pakewuh itu budaya, kultur kita. Saya pikir di tengah era kebebasan, NasDem sedikit menganut konservatisme," ujarnya.

Paloh mengungkapkan, jika sistem pemerintah di Indonesia adalah presidensial. Sehingga pemilihan nama menteri adalah hak prerogatif dari Jokowi selaku presiden terpilih.

"Kita harus bisa terus menerus konsisten dengan pemikiran kita. Bahwa apa yang diyakini oleh pemahaman NasDem dalam menyusun lalu lintas policy kebijakan. Termasuk mengisi kabinet dengan sistem presidensial, presiden miliki hak prerogatif," terangnya.

Dia menambahkan, jika dalam sistem presidensial, parpol tak punya kewenangan dalam menentukan menteri yang akan dipilih presiden. Paloh menyebut NasDem sebagai parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin konsisten terhadap dukungannya.

"Jadi kalau kita usung, ya kita usung benar. Kita dukung benar dan kita perjuangkan benar. Itu namanya konsistensi. Apapun alasannya," tutupnya.